Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pembangunan nasional tidak boleh lagi bertumpu pada bantuan sosial semata, melainkan harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama.
Ia mendorong perguruan tinggi menjadi motor penggerak pemberdayaan melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, dengan target ambisius menuntaskan kemiskinan menjadi nol persen pada 2026.
“Tidak ada jalan lain kecuali rakyat harus berdaya. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang rakyatnya punya peran dan fungsi, bukan sekadar objek,” kata Cak Imin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (14/8/2025).
Rakornas ini dihadiri jajaran pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, perwakilan mahasiswa, Forum Rektor Indonesia (FRI), dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
Mengusung tema Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tridarma Perguruan Tinggi, pertemuan membahas strategi menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih di kisaran 8 persen dan kemiskinan ekstrem yang mencapai 3,1 juta penduduk.
Menurut Cak Imin, perguruan tinggi memiliki modal kuat berupa pengalaman panjang pengabdian masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN), riset, dan proyek percontohan. Kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media menjadi kunci membangun kemandirian warga.
“Pemberdayaan membutuhkan pola fikir yang baru di masyarakat kita, supaya mereka terus belajar, mengasah skill terutama kaum mudanya untuk tidak lagi bergantung. Makanya, orientasinya dari bantuan sosial menuju pemberdayaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, bantuan sosial di masa depan hanya akan diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas, sementara keluarga miskin diarahkan naik kelas dalam waktu maksimal lima tahun.
“Setelah lima tahun, tidak boleh lagi menerima bantuan. Harus ada persiapan agar mereka mandiri,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi total Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan 16 tahun. Evaluasi ini melibatkan perguruan tinggi untuk memastikan program memiliki visi pemberdayaan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua FRI, Nurhasan, mengingatkan bahwa Rakornas ini harus menghasilkan rencana aksi pemberdayaan yang nyata dan by design. “Desain program pengabdian harus jelas, terarah, dan by design, sehingga benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan Ketua MRPTNI, Eduart Wolok, menilai kolaborasi perguruan tinggi perlu lebih terstruktur dan berkesinambungan. “Program pemberdayaan harus implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya. [ipl/ian]
