Ponorogo (beritajatim.com) – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, resah dengan banyaknya Sekolah Dasar (SD) Negeri yang tidak mendapatkan siswa baru di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025. Dia mengaku sudah menyadari hal ini sejak awal menjabat sebagai Bupati Ponorogo.
Fenomena beberapa SD di Kabupaten Ponorogo tidak ada siswa baru yang mendaftar itu, coba direnungi Sugiri Sancoko. Setidaknya, ada 3 pertanyaan yang ada dibenaknya.
Pertama, mengapa minat bersekolah ke SD Negeri sepi. Kedua, apakah benar bahwa program Keluarga Berencana (KB) berhasil, sehingga tidak ada bayi di sekitar SD Negeri yang kekurangan siswa tersebut. Ketiga, apakah orangtua saat ini hanya mau menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berbasis agama.
“Keadaan seperti ini sebenarnya sudah menjadi kajian saya dari beberapa tahun yang lalu,” ungkap Sugiri Sancoko, Rabu (17/7/2024).
Tidak hanya SDN Setono dan SDN 1 Bajang yang tidak mendapatkan satu pun siswa dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025. Data yang diperoleh beritajatim.com, tercatat total ada 5 SD Negeri di Ponorogo yang ruang kelas 1 masih kosong saat hari pertama belajar pada Senin, 15 Juli 2024 lalu.
Daftar 5 SD Negeri di Ponorogo yang tidak mendapatkan siswa pada PPDB tahun 2024/2025, yakni SDN 4 Jurug (Sooko) SDN Truneng (Slahung), SDN 5 Baosan Lor (Ngrayun), SDN 1 Bajang (Mlarak) dan SDN Setono (Jenangan). Selain daftar SD Negeri yang tidak mendapatkan siswa, juga ada 4 SD Negeri di bumi reog yang tahun ajaran ini, hanya mendapatkan hanya satu siswa. Sekolah tersebut yakni SDN 1 Ngadirojo (Sooko), SDN 1 Kauman (Kauman), SDN Sukosari (Kauman), dan SDB 2 Nglumpang (Mlarak).
Sugiri bercerita saat baru menjabat Bupati Ponorogo, dia sudah memikirkan keadaan sekolah berbasis agama lebih banyak peminatnya. Untuk mengimbangi itu, dia pun langsung mendorong SD Negeri di Ponorogo ada program mengaji. Siswa di SD Negeri itu hafiz hafal Juz Amma.
“Saat ini SD Negeri sudah umek ngaji. Dalam 2 tahun terakhir, kita sudah lakukan wisuda tahfidz sekitar 3.000 siswa,” ungkapnya.
Terkait program KB di Ponorogo, Sugiri mengakui memang relatif berhasil. Dia mendasarkan hal itu pada angka kelahiran di Ponorogo yang turun signifikan.
Sementara untuk fenomena banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah berbasis agama, memang diakui sekolah model tersebut saat ini sedang digemari.
“Saya lihat anaknya perangkat desa atau bahkan guru juga tidak disekolahkan di SD Negeri, malah di MI atau sekolah berbasis IT atau terpadu,” katanya.
Ke depan, Sugiri akan merumuskan bersama-sama solusi tengah, terkait dengan fenomena ini. Pihaknya, dalam waktu dekat, akan mengundang kepala desa (kades), Dinas Pendidikan (Diknas) dan berbagai tokoh masyarakat di Ponorogo untuk diskusi memecahkan permasalahan tersebut.
“Hasilnya seperti apa, ya nanti akan dirumuskan bersama hasil diskusi tersebut,” pungkasnya. [end/beq]
