Bupati Mojokerto Sebut Pemerintah Pusat Lagi Defisit, Jangan Berharap Anggaran Lebih

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan proses penganggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam rangka Insentif Fiskal Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024.

Rapat monitoring dan evaluasi yang diinisiasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mojokerto tersebut bertempat di Smartroom Satya Bina Karya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Rapat diikuti oleh Jajaran Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Direktur RSUD Prof dr Soekandar dan RSUD RA Basoeni, Kepala dan Perwakilan OPD Se-Kabupaten Mojokerto, dan Camat Se-Kabupaten Mojokerto.

“Proses penganggaran TA 2025 dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Untuk proses penganggaran TA 2025, dalam membangun daerahnya (sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Musrenbangnas RPJPN 2025-2045, Kepala Daerah) jangan hanya mengandalkan Pemerintah Pusat karena anggaran Pemerintah Pusat sedang tidak dalam kelebihan anggaran,” ungkapnya, Senin (3/6/2024).

Keterangan keterbatasan anggaran tersebut juga dipertegas dengan laporan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang menyatakan pada akhir April 2024 kondisi keuangan negara sedang berada pada status defisit. Kendati demikian, Bupati menegaskan kepada para kepala OPD agar tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tidak melupakan penyesuaian terhadap keuangan negara.

“Dan anggaran Pemerintah Pusat berdasarkan yg disampaikan Wamenkeu dalam kondisi defisit, meskipun demikian masyarakat tetap menuntut untuk kita memberikan pelayanan yang maksimal, maka saya minta tolong kepada seluruh Kepala OPD, untuk mencermati dan melakukan efisiensi kegiatan, tentunya tanpa mengurangi pelayanan dan capaian kinerja ,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, Pemkab Mojokerto sedang berproses dalam rangka penyusunan perubahan anggaran tahun anggaran 2024 dan penyusunan anggaran tahun anggaran 2025. Namun meskipun terdapat refocusing tersebut, Teguh Gunarko berharap agar tiap OPD tetap bekerja sesuai dengan komitmen awal yang telah disepakati.

“Untuk saat ini kebijakan pendapatan kita masih mengacu ke kebijakan lama. Serta saat ini kita sudah masuk tahapan pilkada sehingga saya harap Bapak/Ibu Kepala OPD untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai yg telah disepakati dan ditandatangani dalam perjanjian kinerja dengan Ibu Bupati,” jelasnya.

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Pada hasil rapat evaluasi dan monitoring tersebut dapat diketahui bahwa, berdasarkan peringkat realisasi PDN terhadap komitmen per tanggal 30 Mei 2024, Kab Mojokerto berada di Peringkat 47, dengan Total Perencanaan Rp1.139.189.154.648, Total PDN Perencanaan Rp747.311.403.768, Total UMK Perencanaan Rp740.061.727.409, Total Pelaksanaan UMK Rp385.572.306.431, PDN Pelaksanaan UMK Rp374.827.361.714, Total PDN Pelaksanaan Rp426.730.553.121 dan Realisasi PDN Terhadap Komitmen 56,348 persen.

Sedangkan komitmen target realisasi PDN sampai dengan akhir bulan Juni 2024 yakni Puskesmas Rp4.157.351.274; OPD Rp75.204.274.373; Kecamatan Rp3.753.592.862 dan OPD komitmen Rp482.493.465.327. Dengan total realisasi Rp565.606.683.836 atau 75,36 persen dari komitmen realisasi Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp750.572.098.184. [tin/ian]