Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang H. Warsubi menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam agenda pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Senin (23/6/2025). Dalam forum tersebut, Bupati merinci tanggapan atas sejumlah masukan dan kritik yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD.
Menjawab kritik Fraksi PDI Perjuangan yang menilai tahapan RPJMD masih terlalu umum, Bupati Warsubi menegaskan bahwa pentahapan telah disusun selaras dengan visi dan misi pemerintahannya. RPJMD, kata dia, menjadi panduan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
“Terima kasih atas masukannya. Konsep trickle-down effect tahun 2027 sudah kami sesuaikan. Fokus kita adalah percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan UMKM,” ujar Warsubi.
Sementara itu, Fraksi Golkar yang menyoroti kesetaraan pembangunan SDM juga mendapat jawaban lugas. Warsubi memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses pendidikan.
“Kami akan meningkatkan akses pendidikan dari prasekolah hingga menengah secara inklusif, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan,” tegasnya.
Masukan soal kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu sorotan penting. Bupati memaparkan strategi konkret yang tengah disiapkan, seperti program Satu Dusun Satu Wirausaha Baru, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan bantuan sosial yang terintegrasi antarsektor.
Sorotan Fraksi PPP mengenai penguatan kesalehan sosial juga ditanggapi dengan detail. Warsubi menyampaikan bahwa program dalam Asta Cita mencakup upaya tersebut.
“Tunjangan kehormatan untuk guru ngaji akan ditingkatkan. Kami juga memprioritaskan pembangunan sarana ibadah dan taman tematik skala desa hingga kecamatan,” jelasnya.
Dari Fraksi Gerindra, perhatian tertuju pada ketimpangan pembangunan wilayah, khususnya di desa terpencil. Bupati menegaskan bahwa tidak ada satu pun wilayah yang akan dikesampingkan dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan.
“Pembangunan akan menjangkau hingga desa di kawasan hutan seperti Jipurapah. Kita kolaborasikan dengan TNI melalui program TMMD,” ujarnya.
Ia juga merespons usulan edukasi pengelolaan kembang api sebagai langkah solutif atas maraknya mercon berbahaya.
Menjawab masukan Fraksi PKS–NasDem, Warsubi memaparkan komitmen pengembangan SDM dalam bidang kesehatan dan ekonomi digital. “Kami siapkan pelatihan digital dan marketplace berbasis eks-kawedanan agar UMKM naik kelas,” tutur Warsubi.
Ia juga menegaskan kembali komitmen terhadap pendidikan gratis, jaminan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC), perbaikan RTLH, pembangunan drainase, dan penerangan jalan umum (PJU). Dalam mendukung pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten telah menyusun alokasi anggaran antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa dalam skema Bantuan Keuangan (BK) Desa.
Dari sisi reformasi birokrasi dan investasi, Warsubi menyebut Perda No. 7 Tahun 2024 sebagai fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi.
Fraksi Demokrat juga menyampaikan sorotan terhadap sektor olahraga, industri kerajinan, dan UMKM. Bupati menyatakan dukungan penuh terhadap hal tersebut.
“KONI akan terus kita dukung. Sub-program UMKM Naik Kelas dan pengembangan industri kreatif juga akan terus dilanjutkan. Kami ingin ekonomi kerakyatan betul-betul tumbuh dari desa,” katanya.
Menjawab kekhawatiran Fraksi PKB terkait belum tercantumnya beberapa sasaran pokok RPJPD dalam RPJMD, Warsubi menegaskan bahwa seluruh isu strategis RPJPD telah diakomodasi secara substansial dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
“Kami pastikan bahwa setiap isu strategis RPJPD, termasuk keamanan, energi terbarukan, hingga penguatan keluarga dan ketahanan pangan, sudah termuat secara substansi dalam RPJMD. Semua telah kami rumuskan dengan pendekatan lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. [suf]
