Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada Bupati Hendy Siswanto agar tidak terburu-buru memusnahkan obat kedaluwarsa. Komisi D masih akan melakukan sinkronisasi data antara Dinas Kesehatan dan puskesmas.
Berdasarkan informasi dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Koeshar Yudyarto, obat dan bahan habis pakai kedaluwarsa senilai Rp 6,872 miliar. “Obat ini adalah akumulasi kedaluwarsa sejak Januari 2016 sampai Desember 2021,” katanya, ditulis Sabtu (14/1/2023).
Sebagian obat ada di Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK), total senilai Rp 3,711 miliar. Rinciannya: obat kedaluwarsa yang pembeliannya bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum pada 2016 senilai Rp 180 juta, Rp 53 juta (2017), Rp 171 juta (2018), Rp 186 juta (2919), Rp 181 juta (2020), dan Rp 467 juta (2021). Total Rp 1,241 miliar.
Obat kedaluwarsa yang berasal dari program Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2018 senilai Rp 188 juta, Rp 147 juta (2019), Rp 1,435 miliar (2020), Rp 699 juta (2021). Totalnya Rp 2,4 miliar.
Sementara di puskesmas, menurut Koeshar, ada obat yang dibiayai JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Total obat kedaluwarsa di puskesmas senilai Rp 3,161 miliar.
Obat kedaluwarsa JKN pada 2017 senilai Rp 598 ribu, Rp 111 juta (2019), Rp 246 juta (2020), Rp 347 juta (2021). Obat kedaluwarsa di puskesmas yang bersumber dari DAK dan DAU pada 2016 senilai Rp 41 juta, Rp 92 juta (2017), Rp 55 juta (2018), Rp 248 juta (2019), Rp 267 juta (2020), Rp 1,149 miliar (2021).
“Kami akan sinkronkan dengan temuan kami. Kami sudah berkeliling di puskesmas. Ada yang mengatakan (obat kedaluwarsa itu) tidak ada. Kami akan simkronkan bukan karena apa, karena uang sekian miliar itu uang besar. Kami akan telusuri, dan kami minta bupati tidak terburu memusnahkannya,” kata Ketua Komisi D Hafidi.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kabupaten-jember”]
Sekretaris Komisi D Edi Cahyo Purnomo meminta agar Dinas Kesehatan merinci obat-obat yang sudah kedaluwarsa tersebut. “Itu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap rakyat. Kami akan kontrol dan mengawssi itu, jangan sampai tidak sinkron. Di puskesmas saja masih banyak kekurangan obat. Kok malah laporan dari Dinas Kesehatan masih ada obat-obatan expired. Maka perlu data puskesmas mana saja yang mengembalikan obat expired,” katanya. [wir/ted]
