Jember (beritajatim.com) – Tidak semua kepala daerah mau menemui pengunjuk rasa. Bupati Hendy Siswanto adalah satu dari yang berbeda dengan kelaziman. Dua kali ia menemui barisan pengunjuk rasa dari kelompok yang berbeda di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Pengunjuk rasa pertama adalah Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan buruh Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan, sebuah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Jember, yang berunjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (1/3/2023).
Dua minggu kemudian, Hendy menemui langsung warga Desa Getem, Kecamatan Puger, dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember, Rabu (15/3/3023).
“Mungkin momennya pas (sehingga bupati bertemu demonstran). Saya punya keyakinan (demonstran) harus ditemui, karena kalau tidak ditemui, belajar dari pengalaman, terkesan ada pembiaran. Kalau ini ditemui, sekalian clear ada solusi apa yang jadi tuntutan demonstran,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim, ditulis Kamis (16/3/3023).
Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Jember: Tambak Rugikan Nelayan Getem
Berbeda dengan saat aksi unjuk rasa buruh, pertemuan Hendy dengan warga Getem berlangsung lebih alot. Bupati baru bersedia menandatangani pakta integritas yang disodorkan warga Getem dan PMII, jika ada catatan tambahan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Indra Tri Purnomo terhadap poin pertama tuntutan.
Poin pertama yang dimaksud berbunyi: menghentikan aktivitas produksi dan mencabut izin semua industri tambak modern di wilayah sempadan Pantai Getem. Ada tiga tambahan catatan untuk poin pertama ini, yakni:
a. Tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan aturan yang berlaku.
b. Akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu oleh tim penertiban tambak dalam waktu satu minggu ke depan.
c. Tim penertiban tambak akan turun ke lapangan dalam waktu satu minggu ke depan.
Baca Juga:
Bupati Jember Tandatangani Pakta Integritas Tolak Tambak
Halim senang dengan hasil pertemuan itu. “Kalau tidak ditemui dan tidak ada jalan keluar atau penyelesaian masalahnya, akan berdampak kurang baik. Semua berjalan alamiah. Tidak ada setting. Memang terus terang, saya agak memaksa bupati menemui demonstran (warga Getem dan PMII). Dengan pertimbangan, setiap ada masalah harus ditemukan solusinya melalui dialog dan diskusi,” katanya. [wir/beq]
