DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat partai politik harus melakukan perbaikan internal. Kesepakatan itu ditunjukkan dengan penandatanganan sembilan butir pernyataan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember yang berunjuk rasa di halaman gedung Dewan, Selasa (9/9/2025).
KUMPULAN BERITA unjuk rasa jember
Perdebatan terjadi antara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hanan Kukuh Ratmono dengan mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember menumpahkan kejengkelan saat bertemu pimpinan legislatif dan fraksi di halaman kantor DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025).
Masyarakat diminta kritis dan mewaspadai konten ajakan berdemonstrasi melalui internet tanpa identitas kelompok aksi yang memprakarsai.
Narasi pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengemuka di sejumlah aksi unjuk rasa akhir-akhir ini sesungguhnya mematikan demokrasi. Lembaga parlemen tetap diperlukan dalam sistem demokratis.
Muhammad Balya Firjaun Barlaman alias Gus Firjaun, Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, 2021-2025, menegaskan perlunya pemerintah mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar persoalan di Indonesia.
Saat kerusuhan merambah sejumlah kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan Kediri, Kabupaten Jember justru aman dan kondusif. Bupati Muhammad Fawait sempat mengajak dialog sejumlah organisasi kemahasiswaan.
Hepni, Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menegaskan perbedaan aksi mahasiswa dengan perusuh dalam sejumlah unjuk rasa yang memprotes kebijakan pemerintah.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Jawa Timur, nenilai sejumlah aksi kerusuhan di berbagai lokasi baru-baru ini di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kalangan atas dan kalangan bawah atau kalangan pemimpin pemerintahan dengan rakyat.
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyerukan semua pihak agar bijak dalam bermedia sosial, agar tidak memprovokasi dan terprovokasi oleh pesan-pesan yang berpotensi merusak situasi.









