Bojonegoro (beritajatim.com) — Peringatan Hari Kartini di Bojonegoro tahun ini tak berhenti pada seremoni. Sejumlah mahasiswa dan aktivis perempuan justru memilih turun ke jalan, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD di Jalan Veteran, Selasa (21/4/2026), untuk menyuarakan persoalan nyata yang masih membayangi perempuan.
Mengenakan pakaian serba hitam dan membawa spanduk, massa aksi menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari tingginya angka pernikahan anak, kekerasan terhadap perempuan, hingga pentingnya pemberdayaan dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Aksi ini diinisiasi oleh Komisi Perempuan Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta mahasiswa GMNI Bojonegoro. Mereka menegaskan bahwa semangat Kartini seharusnya tidak sekadar diwujudkan dalam balutan kebaya, melainkan dalam perjuangan nyata melawan ketimpangan.
Perwakilan massa, Yana, menyebut peringatan Kartini selama ini kerap terjebak dalam simbol semata. Padahal, nilai utama yang diwariskan adalah keberanian perempuan untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan.
“Bukan hanya soal kebaya atau seremoni. Esensi Kartini adalah bagaimana perempuan bisa berdaya, memiliki hak yang sama, dan bebas dari diskriminasi,” ujar Yana, Selasa (21/4/2026).
Dalam aksinya, mereka juga memaparkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro terkait dispensasi perkawinan anak yang masih tinggi, meski menunjukkan tren penurunan. Pada 2023 tercatat 448 perkara, turun menjadi 394 pada 2024, dan kembali menurun menjadi 325 perkara pada 2025.
Selain itu, kasus kekerasan seksual, perundungan, hingga fenomena perempuan yang saling merendahkan juga menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai sebagai potret sosial yang memerlukan perhatian serius semua pihak.
Tak hanya berorasi, peserta aksi juga membagikan bunga kepada pengguna jalan. Aksi simbolik ini menjadi pesan sederhana namun kuat: perjuangan kesetaraan membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat.
Aksi damai tersebut mendapat respons positif dari Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi. Ia bahkan turut bergabung bersama massa dan menyampaikan orasi sebagai bentuk dukungan.
Menurutnya, aksi ini mencerminkan keberanian “Kartini masa kini” yang tidak hanya bersuara, tetapi juga mendorong perubahan.
“Ini bukan sekadar selebrasi, tapi bagaimana suara perempuan benar-benar didengar dan diterjemahkan dalam kebijakan yang berdampak langsung,” ujarnya.
Anggota DPRD dari fraksi Gerindra ini menambahkan, DPRD Bojonegoro telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang kesetaraan gender pada 2025 dan kini tengah membahas Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Ia berharap kebijakan tersebut mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di daerah.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya edukasi sejak dini sebagai langkah pencegahan. Nilai kesetaraan, perlindungan perempuan, serta pencegahan kekerasan perlu ditanamkan sejak bangku pendidikan.(lim/aje)
