RINGKASAN BERITA:
- BPS menyasar 14.000 jemaah haji sebagai sampel survei kepuasan layanan tahun 2026.
- Pendistribusian kuesioner melibatkan kolaborasi erat antara petugas BPS, Kasektor, dan ketua kloter.
- Survei ini menjadi yang perdana dilakukan di bawah nomenklatur baru Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
- Pengolahan data dilakukan langsung di Arab Saudi untuk menentukan angka Indeks Kepuasan Haji.
Madinah (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendistribusian 14.000 kuesioner kepada jemaah haji Indonesia di Arab Saudi untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan musim haji 1447 H/2026 M.
Survei rutin ini menjadi momentum krusial mengingat tahun ini merupakan perdana penyelenggaraan ibadah haji di bawah naungan nomenklatur baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Wakil Ketua Tim Survei Kepuasan Jemaah Haji BPS, Nur Ikhlas, mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Kemenhaj bertujuan memotret sejauh mana tamu Allah merasakan kenyamanan selama di Makkah dan Madinah.
“Pada tahun ini, kita tahu nomenklaturnya kita memiliki kementerian baru yang bernama Kementerian Haji dan Umrah, tetap bekerja sama dengan BPS untuk melakukan survei kepuasan layanan haji Indonesia,” ujarnya di Madinah, Senin (4/5/2026).
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, proses pengambilan data lapangan ini melibatkan 14.000 jemaah yang tersebar di berbagai embarkasi, termasuk jemaah asal Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, dan wilayah lainnya.
Survei ini mencakup berbagai aspek layanan mulai dari transportasi, akomodasi, hingga layanan konsumsi di tengah tantangan suhu ekstrem Madinah yang kini mencapai 42 derajat Celsius.
Dalam teknis pelaksanaannya, BPS mengandalkan jalur koordinasi formal untuk menjangkau responden dalam jumlah besar. Nur Ikhlas memberikan apresiasi tinggi atas peran aktif para ketua kelompok terbang (kloter) yang memfasilitasi pembagian kuesioner secara langsung kepada jemaah di hotel-hotel pemondokan.
“Jika BPS harus menyebarkan langsung ke 14.000 sampel, tentu akan sangat kewalahan. Karena itu, kami difasilitasi untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan ketua kloter. Alhamdulillah, sejak kami turun sekitar 10 hari lalu, seluruh ketua kloter memfasilitasi proses ini,” jelas Ikhlas.
Mekanisme distribusi dilakukan secara terstruktur: dimulai dari koordinasi dengan Kepala Sektor (Kasektor), baru kemudian masuk ke tingkat ketua kloter. Ikhlas menambahkan, jika ketua kloter berhalangan, tim lapangan yang terdiri dari tujuh petugas BPS akan langsung berkomunikasi dengan ketua rombongan (karom) atau ketua regu (karu).
Fokus utama survei tahun ini adalah memastikan jemaah haji benar-benar mendapatkan layanan yang sebanding dengan standar yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Data yang terkumpul akan langsung diolah di Tanah Suci untuk mempercepat validasi informasi sebelum nantinya dirilis secara resmi dalam bentuk Indeks Kepuasan Haji.
Ikhlas menegaskan bahwa sinergi yang terbangun di lapangan sejauh ini sangat memuaskan. Kelancaran pendistribusian di Daker Madinah, Bandara, hingga Makkah diharapkan mampu menghasilkan potret data yang akurat bagi perbaikan kebijakan haji di masa depan.
“Pimpinan BPS Pusat akan berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk menentukan waktu yang tepat dalam merilis Indeks Kepuasan Haji,” tandasnya.
Hal ini diharapkan menjadi tolok ukur transparansi dan kualitas layanan Kemenhaj bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi keluarga jemaah di tanah air yang memantau kondisi kerabatnya di tengah kepadatan musim haji 2026. [ian/MCH]
