Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyoroti lambannya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Padahal, transisi energi dari LPG 3 kilogram ke gas bumi menjadi salah satu program prioritas pemerintah. BPH Migas menekankan bahwa percepatan pembangunan jargas membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah (Pemda).
“Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818 ribu sambungan, masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan,” ungkap Wahyudi Anas, Anggota BPH Migas, dalam acara Leadership Forum PGN-PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan, pemakaian gas untuk memasak mencapai 87,66 persen dari total bauran energi. Ironisnya, pasokan LPG dari dalam negeri hanya mampu memenuhi 18 persen kebutuhan, sisanya harus dipenuhi melalui impor. Kondisi ini membuat realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 76,2 triliun pada tahun 2024.
“Seharusnya, pemenuhan kebutuhan bahan bakar dapur melalui jargas bisa mengurangi beban tersebut. Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang mengalami surplus,” kata Wahyudi Anas.
Wahyudi Anas menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mempercepat pembangunan jargas. Pemda dapat mempermudah perizinan, memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan, dan mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk dilengkapi dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG.
“Pemerintah daerah pada akhirnya menjadi juru kunci dalam upaya pengembangan jargas. Mereka bisa mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan,” jelasnya.
General Manager SOR III PT PGN Tbk, Hedi Hedianto, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan pemasangan jargas non-APBN sebanyak 200 ribu sambungan di Indonesia pada tahun 2025, dengan target 50-60 ribu sambungan di Jawa Timur.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan PGN untuk memberikan dukungan dalam percepatan peralihan energi.
“Caranya bagaimana, PGN harus bisa membuat jaringannya ke masyarakat sehingga masyarakat yang yang selama ini menggunakan LPG 3 kg bahkan yang 12 kilogram bisa beralih ke penggunaan gasnya PGN,” kata Aftabuddin Rijaluzzaman.
Baik BPH Migas, PGN, maupun Pemprov Jatim sepakat bahwa kolaborasi dan sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan jargas rumah tangga.
“Tujuannya ketika jargas PGN bisa berkembang, subsidi bisa kita tekan. Bukan menghilangkan LPG tetapi mengurangi beban pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan yang lebih murah,” pungkas Aftabuddin.[rea]
