Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi kembali menjadi jujugan dari berbagai daerah. Salah satunya kini dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.
Bahkan, sebanyak perwakilan dari 16 provinsi di Indonesia menggelar Regional Workshop, Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) dan penguatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Mereka membahas tentang penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, di Banyuwangi, 12-15 Juni 2023.
Daerah yang mengikuti workshop yang digelar oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN ini, di antaranya Aceh, Sumatera Selatan, D.I.Y., Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan provinsi lainnya.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menyampaikan hasil pendataan dan pemutakhiran data ini adalah hal penting. Mengingat data yang valid dan realtime akan menentukan intervensi apa yang akan dilakukan.
“Pendataan dan pemuktahiran data penting sebagai dasar intervensi kebijakan di daerah untuk menangani permasalahan stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPKE),” kata Sukaryo saat pembukaan workshop PPK-23, Selasa (13/6/2023).
Alasan memilih Banyuwangi sebagai tujuan workshop karena daerah ini telah melakukan upaya bidang pembangunan manusia dan ikhtiar penurunan stunting.
“Harapan kami, apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi pemicu daerah lain untuk memberikan upaya maksimal untuk pengelolaan kualitas data yang lebih baik,” kata Sukaryo.
Sementara itu, irektur Pelaporan dan Statistik, Lina Widyastuti, mengatakan workshop PPK-23 merupakan forum konsolidasi dan penyiapan pelaksanaan pemuktahiran pendataan keluarga dan penguatan sistem pendataan keluarga.
“Workshop ini sebagai forum konsolidasi pusat, provinsi, dan kota untuk menyamakan visi memastikan pelaksanaan PPK-23 berjalan dengan baik dan optimal,” ujar Lina.
Selain itu, kata Lina, PPK-23 akan mulai dilaksanakan pada 1 – 30 Juli mendatang. Sedangkan pra pelaksanaan pada 20 Juni.
“Nantinya, hasil dari pendataan akan menjadi basis kebijakan penanggulangan stunting dan P3KE,” kata Lina.
Di sisi lain, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam pembukaan workshop ini menyatakan mendukung kegiatan PPK-23. Menurutnya, dengan memiliki data yang akurat, maka daerah dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam melaksanakan program pembangunan.
“Kami berharap kegiatan ini memberikan data akurat yang bisa menjadi dasar kebijakan bagi kami untuk lebih baik menanggulangi masalah keluarga seperti stunting dan kemiskinan ekstrim,” harap Ipuk.
BACA JUGA:
Warung di Pantai Ancol Banyuwangi Terbakar
Dalam penanggulangan stunting, Pemkab Banyuwangi alokasikan Rp7 miliar untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil resiko tinggi. Banyuwangi juga bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama Kepala Puskesmas dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader lainnya.
Selain itu juga ada sederet program lain, seperti Sekolah Asuh Stunting yang dikoordinir Dinas Pendidikan, pemberian sayuran dan daging hasil program pertanian oleh Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Pemkab Banyuwangi juga siapkan Desa Lokus Penanganan Stunting.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Eka Sulistia Ediningsih; dan Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati. [rin/but]
