Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Pemerintah untuk segera mengendalikan harga beras seiring harga jual di masyarakat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 18 ribu.
Padahal, Indonesia yang sebagai negara agrasis, seharusnya hasil berasnya melimpah sebagaimana era 70-80 dan 90an.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan, Lembaga Pangan di Indonesia seperti Bulog, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan seharusnya segera mengambil peran untuk bertanggung jawab dalam menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan bagi negara.
“Bahkan, Bulog yang seharusnya menjadi stabilisator pangan di Indonesia terlihat lumpuh dan hanya mampu menyerap di kisaran 2 persen dari total produk yang ada di Indonesia. Sehingga, mayoritas beras kita dikuasai oleh swasta yang disinyalir munculnya kartelisasi harga,” tegas BHS, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga: Unesa Kukuhkan 7 Guru Besar Baru, Jadi Bahan Bakar Menuju Peringkat 500 Dunia
Dan, Lembaga Pangan di Indonesia tersebut harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta pengawasan harga dan kualitas sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2015 tentang 11 Komoditas pokok pangan harus dapat dikendalikan oleh Pemerintah termasuk beras di dalamnya.
Apalagi, kata BHS ini, Indonesia merupakan negara yang mempunyai luasan tanah produktif terbesar di Asia ada sekitar 70 juta hektare yang hanya dimanfatkan atau diolah seluas 45 juta hektare. Dimana hanya sekitar 7 juta hektare saja sebagai lahan produktif pertanian beras.
Harusnya, lanjut BHS, saat ini Indonesia sudah menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dan sebagai lumbung pangan untuk kebutuhan domestik dan internasional dan sudah seharusnya harga beras di Indonesia tidak setinggi saat ini.
“Saya baru berkunjung ke Malaysia, cek harga beras di pedalaman wilayah Penang pinggiran perbatasan Malaysia yaitu sebesar 2,6 ringgit atau sekitar Rp 9.100 per kg untuk beras lokal produk Malaysia. Harga beras ini merupakan beras kualitas premium dan harga tersebut relatif sama di seluruh wilayah negara Malaysia. Padahal, Malaysia hanya mempunyai lahan produktif untuk pertanian padi sebesar 648 ribu hektare atau hanya sekitar 0,9 persen dari lahan produktif di Indonesia yang seluas sekitar 70 juta hektare. Dan, penduduk Malaysia jumlahnya sekitar 33 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk di Indonesia,” imbuh BHS.
Baca Juga: Taekwondo Untag Surabaya Borong 5 Emas di Ajang MBW International Taekwondo di Malaysia
Malaysia saat ini, tambah BHS, pun masih mengimpor beras dari India, Pakistan, Vietnam dan Thailand sampai dengan September 2023 dan target tahun ini impor 1,2 juta ton.
“Mengapa negara Malaysia bisa menjamin kecukupan beras kepada rakyatnya dan menjamin harga beras premium sebesar Rp 9.000 berlaku di seluruh wilayah Malaysia. Sedangkan Indonesia kesulitan, padahal Indonesia memiliki lahan produktif pertanian terluas di Asia, kenapa tidak bisa? Inilah yang perlu dikaji dan dianalisa secara maksimal oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pangan,” tukasnya.
“Sedangkan, saat saya hadir di Vietnam yang merupakan penghasil beras terbesar urutan ke-5 di dunia sebesar 27,1 juta ton, setelah Indonesia sebesar 34,4 juta ton, kenapa harga beras di Vietnam jauh lebih murah dari Indonesia yaitu sebesar 11.250 dong atau sekitar Rp 7.000 per kg. Padahal, lahan pertanian di Vietnam dari 33 juta hektare lahan produktif hanya 3,8 juta hektare yang dipergunakan secara hukum untuk pertanian beras saja,” jelas BHS.
Baca Juga: Sendratari Sayu Wiwit, Heroisme Pejuang Perempuan buat Gen Z
Itupun, tambah BHS, Vietnam mempunyai penduduk 97,33 juta jiwa, tetapi negara bisa menjamin kecukupan kebutuhan berasnya dan Vietnam bisa swasembada beras, bahkan sekaligus masih meningkatkan ekspor berasnya ke negara lain. Dan, bahkan di tahun 2023 sudah meningkatkan produksi berasnya 10 persen dari tahun 2022 atau saat ini ekspornya sebesar 7,8 juta sampai dengan Agustus 2023.
“Jadi, tidak benar ada berita kiamat beras bagi Vietnam termasuk berita Vietnam menyetop atau melarang ekspor beras. Sudahlah bicara yang realistis berdasarkan data yang ada,” katanya.
Demikian juga negara Thailand, kata Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI ini, sebagai pengekspor beras terbesar ke-2 dunia tetap melakukan kebijakan ekspor beras dan bahkan malah meningkatkan dari 7,71 juta ton tahun lalu menjadi 8,5 juta ton tahun ini sampai dengan bulan Agustus 2023. Sedangkan, lahan pertanian yang dikhususkan untuk padi di Thailand hanya sebesar 50 persen dari total 9,2 juta hektare lahan produktif dimana lahan tersebut jauh lebih kecil dari luasan lahan pertanian yang ada di Indonesia.
“Tetapi kenapa Thailand bisa mewujudkan swasembada pangan dan bahkan masih bisa mengekspor beras, padahal di negara tersebut termasuk Vietnam juga sangat dipengaruhi oleh musim kemarau dan hujan seperti yang ada di Indonesia. Bahkan, negara Laos pun meningkatkan ekspor berasnya ke negara Eropa seperti: Belgia, Perancis dan Italia. Sudahlah mulai sekarang Stop Hoaks yang mengatakan negara-negara penghasil beras kiamat dan seakan-akan ada kebijakan ekspor beras negara tersebut dihentikan, sehingga menyulitkan pengadaan beras di Indonesia,” ujar BHS.
Baca Juga: Hasil Pemeriksaan Awal, Mata Siswi SD Asal Gresik yang Alami Kekerasan Ada Reflek
Sudah seharusnya, kata Bapak Petani Sidoarjo ini, pemerintah segera melakukan kajian sekaligus menata ulang tata kelola pangan di Indonesia agar hasil pertanian, khususnya beras bisa diperoleh masyarakat dengan mudah, harga murah dan kualitas yang baik. Sehingga, masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. (tok/ian)
