Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menerima keluhan sejumlah nelayan di Kecamatan Sedati. Keluhan karena tidak menerima bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan harga BBM dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sesuai data yang dikantongi, jumlah nelayan tangkap dan budidaya di Sidoarjo tercatat sekitar 4.500 nelayan. Namun yang menerima Bansos hanya 178 nelayan.
“Padahal dampak kenaikan BBM Subsidi sangat dirasakan langsung oleh seluruh nelayan yang ada di Sidoarjo karena operasional mereka menggunakan bahan bakar minyak,” kata Bambang Haryo melalui rilisnya yang diterima beritajatim.com Jumat (21/10/2022).
Dikatakan mantan anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, total anggaran Bansos Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjumlah Rp 4.6 miliar,. Dari jumlah total tersebut, tidak lebih dari 2% yang diberikan kepada nelayan.
“Jumlah ini sangat memprihatinkan padahal Sidoarjo adalah merupakan Kabupaten Kota yang ber-ikon maritim yang berlambangkan udang dan bandeng,” tutur pemilik sapaan akrab BHS itu.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bhs”]
Harusnya, kata anggota Dewan Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur ini, semua nelayan terutama nelayan tangkap yang beroperasi di lautan sepanjang pesisir Sidoarjo dengan panjang pesisir sekitar 30 kilo meter itu bisa diberikan subsidi bansos penuh. Tujuannya agar produktifitas perikanan yang menjadi salah satu sumber ketahanan pangan di wilayah Sidoarjo bisa terpenuhi.
“Semestinya, Pemkab Sidoarjo, paham bahwa produksi perikanan bisa membawa dampak multiplayer pertumbuhan ekonomi. Misalnya kita makan ikan tentu akan muncul nasi, lauk pauk, sayur, minuman dan lain lain, dan hasil perikanan bisa memberikan manfaat kecerdasan generasi muda serta menambah kekuatan untuk meningkatkan produktivitas kerja dari seluruh warga masyarakat Sidoarjo,” jelas BHS dengan menyebut Maritim adalah Sumber Kekayaan Ekonomi dan Sumber Kekuatan serta Kecerdasan Masyarakat di Wilayah Indonesia. [isa/but]
