Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Baktiono menyatakan, perlu mengevaluasi kinerja dinas kesehatan. Hal itu setelah melihat fakta di lapangan justru tak sesuai apa yang disampaikan.
Ia mencontohkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp 10 juta namun belum juga terealisasi. “Saya ini juru kampanye Eri Cahyadi-Armudji, ketika kampanye janji kesehatan gratis cukup pakai KTP khusus warga penghasilan rendah. Buktinya, banyak aduan masuk ke saya tidak bisa dilayani. diberbagai fasilitas kesehatan,” kata Baktiono, Selasa (6/9/2022).
Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini juga meminta dinas kesehatan agar tidak mengistimewakan RSUD Dr. Soewandhi. Beberapa waktu lalu, Baktiono menceritakan, ada pasien yang ditolak wadul ke dirinya. “Ditolak karena kamar penuh, lah itu gedung baru buat apa? Anggaran dikasih buat gedung baru kok masyarakat gak bisa masuk,” ujar politisi kawakan PDIP Surabaya ini.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-surabaya”]
Seperti diketahui Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC) yang diwujudkan dengan pendistribusian BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS Kesehatan gratis dipastikan oleh dinas kesehatan tak berat sebelah.
Mengingat pemerintah kota menyediakan anggaran hingga Rp 400 miliar agar pelayanan UHC itu tetap prima untuk melindungi 1.057.321 jiwa yang masuk dalam daftar BPJS PBI. Menggandeng 43 rumah sakit yang bekerjasama, 63 puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta di klinik-klinik swasta.
Sementara itu, Owner Klinik Paradise salah satu klinik swasta, Dr. dr. Sukma Sahadewa mengaku tidak dapat merealisasikan pelayanan UHC BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena belum adanya kerjasama.
“Ditempat kami hanya BPJS Mandiri. Jadi kalau di Surabaya itu ada aturan dari pemerintah kota kalo PBI itu dibiayai oleh pemerintah itu hanya bisa di rumah sakit hingga puskesmas. Jadi pelayanan meraka mungkin overload karena banyak yang menggunakan itu sehingga nampaknya pelayanannya kurang maksimal”, ungkapnya.
Pria kelahiran Kediri ini juga mengharapkan jika pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat melibatkan klinik swasta sehingga seluruh warga Surabaya terjamin kesehatannya.
Ia pun juga membandingkan pelayanan kesehatan di kota pahlawan dengan wilayah lainnya. Dapat dipastikan seluruhnya berada ditangan pemerintah kota melalui payung hukum yang jelas.
“Kalau satu kecamatan itu hanya satu faskes saja itu akan tidak maskimal. Jadi harapanya bisa dibagi agar dapat dimaksimalkan sesuai dengan tempat terdekat seperti faskes swasta agar pelayanannya bisa maksimal. kalau dibanding dengan kabupaten kota lain itu PBI bisa dilayani di faskes swasta hanya di Surabaya saja yang masuk dipelayanan pemerintah,” katanya.[asg/kun]
