Jember (beritajatim.com) – Partai Nasional Demokrat dalam beberapa kesempatan resmi berjanji mengawal pemerintahan Bupati Hendy Siswanto sampai akhir masa jabatan. Namun, fraksi partai tersebut di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, justru menginterpelasi Bupati Hendy menjelang pemilihan kepala daerah.
Pernyataan soal pengajuan hak interpelasi ini disampaikan Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto kepada pers, di ruang fraksi, Senin (29/7/2024). “Ini jadi bagian dari tugas pengawasan kami selaku anggota Dewan,” katanya.
“Kami melihat ada beberapa mekanisme pemerintahan yang dimulai pada 2021, sejak Pak Hendy menjabat bupati Jember, tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026,” kata David.
Menurut David, dalam perda tersebut, ada beberapa item penting yang menjadi haluan pembangunan Kabupaten Jember. “Ada tujuh jargon, di antaranya: Wis wayahe Jember satu data, Wis wayahe SDM Jember unggul, Wis wayahe Infrastruktur Jember mantab, Wis wayahe Jember Industrial Farming, Wis wayahe pelayanan Jember handal, Wis wayahe Jember permata Jawa, Wis wayahe Jember tumbuh, Wis wayahe Jember Gerdajaya (Gerakan Desa Jember Berdaya), dan Wis wayahe pesantren berdaya,” katanya.
Berdasarkan pengamatan Nasdem di lapangan, banyak program unggulan yang dicanangkan bupati terpilih masih minim realisasi, di antaranya perbaikan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap bidang pendidikan. “Sekolah inklusi, guru pendamping khusus bidang pendidikan hanya omon-omon,” kata David.
“Berikutnya adalah pembangunan Jember safety center tidak pernah terealisasi; pembangunan Jember outer ring road (JORR) juga tak terealisasi, pembangunan dermaga. Program peningkatan kelas bandara, hari ini bandara tidak naik kelas, tapi justru tidak tahu masa depannya seperti apa,” kata David.
David menyebutkan pula kegagalan program satu kolam satu keluarga yang menjadi program unggulan pada saat awal menjabat. “Pengadaan cold storage dan pabrik pengalengan ikan, revitalisasi koperasi dan UMKM, dan revitalisasi perusahaan daerah yang hari ini begitu-begitu saja. Kemudian program wirausaha pesantren, dan program koperasi pesantren,” katanya.
David juga mempertanyakan belum disetujuinya pengelolaan resi gudang oleh Pemkab Jember. “Mestinya itu bisa dimanfaatkan untuk membantu petani pada saat harga panen anjlok. Namun sampai hari ini, (bangunan) resi gudang yang dibangun dengan dana alokasi khusus pada 2012 tak bisa dimanfaatkan,” katanya.
Nasdem memilih menanyakan semua hal tersebut kepada Bupati Hendy Siswanto melalui jalur interpelasi. “Kami berkirim surat kepada pimpinan. Ini jadi bagian dari pengawasan DPRD Jember,” kata David.
David berharap inisiatif interpelasi dari Nasdem ini didukung semua fraksi di DPRD Jember. “Tidak ada tendensi apa-apa. Tapi karena ini menjelang masa akhir jabatan teman-teman DPRD 2019-2024, dan menjadi masa akhir jabatan bupati,” katanya.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Nasdem menegaskan komitmen untuk mendukung dan mengawal Bupati Hendy hingga akhir masa jabatan. Salah satunya oleh Ketua DPD Partai Nasdem Marsuki Abdul Ghafur saat acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).
“Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki, sebagaimana diberitakan Beritajatim pada 3 April 2024.
Pernyataan ini diperkuat David Handoko Seto sendiri pada saat membacakan tanggapan atas Nota Pengantar Raperda (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember 2025-2045, di gedung DPRD Jember, Sabtu (22/6/2024).
“Sampai hari ini kami masih setia dan berkomitmen untuk mengawal seluruh program pemerintah, mulai dari perencanaan ,perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program dengan benar- benar mengedepankan kepentingan Rakyat Jember,” kata David saat itu.
Wakil Ketua DPRD Jember yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Dedy Dwi Setiawan menambahkan, interpelasi harus diusulkan minimal oleh dua fraksi berbeda dengan jumlah minimal 10 orang anggota. “Dalam hal ini juga saya sebagai anggota Fraksi Nasdem akan membawa usulan ini. Kami akan mengikuti regulasi yang ada,” katanya.
Mengenai perubahan sikap dan komitmen politik ini, Dedy menjelaskan soal tiga fungsi anggota DPRD Jember. “Salah satunya fungsi pengawasan. Semua orang tahu bahwa Partai Nasdem ini adalah pengusung bupati yang sekarang, Pak Hendy dan Gus Firjaun (Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman),” katanya.
“Kami akan mengawal sampai masa jabatan bupati selesai, dalam hal itu kami dari Fraksi Nasdem mengusulkan hak interpelasi ini dalam rangka mempertanyakan. Dalam RPJMD yang disahkan pada 2021 sudah jelas, ada program-program yang dimasukkan di situ. Tapi kami melihat program-program itu belum maksimal dilakukan bupati,” kata Dedy.
“Kita berharap program-program ini bisa terealisasi sampai masa jabatan selesai. Maka dari itu kita juga mendorong maupun mempertanyakan kepada bupati dalam hak interpelasi, agar bisa menyampaikan kepada publik terkait permasalahan yang sudah kami usulkan ini,” kata Dedy.
Dedy menegaskan, pertanyaan-pertanyaan soal program pembangunan Pemkab Jember sudah sering dilontarkan dalam pandangan umum, pandangan akhir fraksi, maupun rapat-rapat dengan pemangku kepentingan.
“Mungkin ini bagian pengawasan kita juga yang harus kita laksanakan, yang harus kita maksimalkan juga, karena hak ini melekat kepada kita. Hak DPRD yang secara formal juga tertuang dalam tata tertib kami,” kata Dedy.
Dedy membantah interpelasi ini terkait dengan pilihan politik Nasdem yang tidak mendukung Hendy dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini.
“Kalau berkaitan dengan pilkada, jelas dari awal kita sudah menjelaskan, bahwa posisi Nasdem ini mengawal masa jabatan bupati sampai tuntas, sampai selesai. Kami juga tidak ingin bupati yang sudah kita jadikan, tidak menjalankan program-program yang sudah direncanakan,” kata Dedy
Apa tujuan akhir interpelasi? “Ya mengalir saja kalau tujuan akhirnya. Yang jelas kita mempertanyakan permasalahan ini. Ini kan harus tersampaikan kepada publik agar tahu,” kata Dedy.
David ingin bupati menjawab pertanyaan Nasdem di forum resmi sidang paripurna. “Tidak tertutup kemungkinan nanti sebelum interpelasi kami melaksanakan kegiatan, melakukan rapat dengar pendapat dengan organisasi-organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk menjelaskan ini,” katanya.
Tanggapan Bupati Hendy Siswanto
Bupati Hendy Siswanto heran dengan rencana interpelasi tersebut. “Aku sudah bekerja tiga tahun. Setiap tahun diperiksa, dilihat terus, dicek di RPJMD, jalan terus. Pengawasan berjalan baik, yang mengawasi teman-teman juga. Kok baru sekarang, sudah tiga tahun kok baru mau interpelasi,” katanya.
“Kalau memang pengawasan tidak berjalan, pekerjaan tidak sesuai RPJMD, lha Pokir (Pokok Pikiran) yang sudah dikerjakan semua dan disetujui semua oleh Dewan setiap tahun kan inkonstitutsional juga. Kenyataannya semua disetujui semua. Tiap tahun (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember) disetujui,” kata Hendy. [wir]
1 Komentar
Cuman Bisa tertawa