Bulan November 2024 digelar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim). Temponya sekitar 6 bulan lagi. Nama Khofifah Indar Parawansa hingga kini menjadi satu-satunya bakal calon gubernur (Cagub) yang muncul ke permukaan. Belum ada nama lain. Bahkan, fenomena politik yang muncul adalah sejumlah figur ditawarkan untuk menjadi bakal cawagub Jatim yang bergandengan dengan Khofifah.
“Untuk mengalahkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024 sangat berat. Jujur saja demikian,” ujar seorang sumber beritajatim.com dari satu partai besar di Jatim, saat di Surabaya pada Sabtu (4/5/2024) malam.
Pilihan paling realistis dan rasional adalah bergandengan dengan Khofifah. Sekiranya partai memiliki figur kuat untuk diposisikan sebagai bakal cawagub, rasionalitas politik yang paling baik dan masuk akal dipilih adalah memasangkan figur bakal cawagub itu dengan Khofifah. “Realitasnya seperti itu. Tak banyak pilihan yang bisa dilakukan,” tambahnya.
Nama Khofifah terus melambung sebagai bakal cagub di Pilgub Jatim 2024. Sudah ada empat partai memberikan rekomendasi dukungan politik kepada Ketua Umum (Ketum) PP Muslimat NU ini. Sebut saja, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Belum ada figur bakal cawagub yang disepakati keempat partai itu.
Nama Emil Elestianto Dardak yang disorongkan Partai Demokrat belum memperoleh green light dari ketiga partai lainnya untuk disandingkan dengan Khofifah. Hanya Partai Demokrat yang surat rekomendasinya memasangkan Khofifah dengan Emil Dardak. Tiga partai lainnya masih bersikap wait and see.
Bahkan, ketiga partai itu menyodorkan sejumlah figur elitenya sebagai kandidat wagub yang layak dipasangkan dengan Khofifah. Tentu, kalkulasinya adalah rasionalitas politik subyektif dari masing-masing elite partai tersebut. Sekali pun figur yang disodorkan memiliki jam terbang politik lumayan mumpuni.
Seperti Partai Golkar menjagokan Sarmuji, Ketua Partai Golkar Jatim, sebagai kandidat yang pantas sebagai cawagub Jatim mendampingi Khofifah. Sarmuji beberapa kali lolos sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, serta Kabupaten Tulungagung. Aktivis HMI yang efisien dalam berbicara itu meraih suara cukup signifikan di dapil tersebut.
Selain nama Sarmuji, di internal Golkar ada anggota DPR RI terpilih 2024-2029 yang namanya masuk survei dan dinilai layak masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Posisi politik yang berpeluang direbutnya adalah kursi wagub Jatim. Siapa dia? Heru Tjahjono, mantan Sekdaprov Jatim dan Bupati Tulungagung dua periode.
Heru lolos dari Dapil VI Jatim. Ini merupakan tlatah politik neraka. Sebab, sepanjang Pemilu Orde Reformasi, dapil ini selalu dikuasai dan didominasi politikus Nasionalis Soekarnoisme (PDIP). Baru di Pemilu 2024, Partai Golkar mengirimkan dua wakilnya dari Dapil VI Jatim ke DPR RI: Sarmuji dan Heru Tjahjono.
Heru Tjahjono merupakan figur dengan pengalaman politik dan pemerintahan paripurna. Dia kenyang duduk di banyak kursi jabatan birokrasi, baik di level pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Jabatan terakhirnya di Pemprov Jatim adalah Sekdaprov.
Di lapangan politik praktis, Heru pernah memangku jabatan Bupati Tulungagung dua periode. Kini dia terpilih sebagai anggota DPR RI. Politik dan pemerintahan adalah dua ranah yang telah dirasakan dan diemban Heru Tjahjono sangat lama.
Tak hanya Partai Golkar. Partai Gerindra dan PAN juga memiliki ekspektasi politik menempatkan figur terbaiknya sebagai bakal cawagub yang bisa disandingkan dengan Khofifah. Nama Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad, yang disodorkan elite partai ini untuk bisa bersanding dengan Khofifah. Sadad merupakan politikus dari komunitas Islam Tradisional (NU) di Jatim.
Sadad duduk di kursi DPRD Jatim sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019. Dia pernah aktif di PKB, lalu pindah ke PKNU ketika PKB mengalami pembelahan politik pasca muktamar di Kota Semarang 2004. Tak lama di PKNU, Sadad masuk Partai Gerindra setelah PKNU yang dipandegani Choirul Anam (Cak Anam) gagal lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2009.
Kiprah politik Sadad identifikasi politiknya sangat kuat dengan kalangan Islam Tradisional. Dia dibesarkan di tlatah politik Tapal Kuda Jatim yang mayoritas pemilihnya adalah kaum santri, khususnya NU. Selain itu, Sadad kabarnya memiliki relasi kekerabatan dengan pengasuh Pondok Sidogiri di Kabupaten Pasuruan: Satu lembaga pendidikan Islam yang berdiri ratusan tahun lalu dan menjadi kiblat pendidikan komunitas Islam Tradisional di kawasan timur Jatim selain Pondok Genggong di Kabupaten Probolinggo dan Pondok Salafiyah Syafi’iyah di Kabupaten Situbondo.
Sekiranya duet Khofifah-Anwar Sadad terwujud, itu fenomena politik baru di bursa Pilgub Jatim. Biasanya bakal cagub dan cawagub Jatim merepresentasikan kekuatan religius (Baca: Islam Tradisional/NU) dan Nasionalis dan atau figur yang mewakili kawasan Tapal Kuda, Madura, kawasan Arek, dan Pantura Jatim dengan figur dari kawasan Mataraman. Duet Soekarwo dan Gus Ipul, lalu pasangan Khofifah dan Emil Dardak setidaknya menggambarkan model aliran politik di atas dan representasi dari kawasan politik Jatim yang bersifat heterogen.
PAN adalah partai papan tengah di lanskap politik Jatim sejak era Reformasi sampai setelah Pemilu 2024. Dari tiga kali Pilgub Jatim (2008/2009, 2013, dan 2018), partai yang mayoritas pendukungnya adalah kalangan Islam Perkotaan dan komunitas Islam Modernis itu selalu berhasil memenangkan kandidat yang didukungnya.
PAN pernah mendukung duet Pakde Karwo dan Gus Ipul dua kali pilgub dan melabuhkan rekomendasi dukungan politiknya kepada Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018. Nama Rizki Sadiq, Ketua DPW PAN Jatim, disorongkan sebagai bakal kandidat wagub Jatim. Harapannya Rizki bisa digandeng Khofifah.
Ekspektasi politik PAN linier dengan harapan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Sekali pun PAN, Gerindra, dan Golkar belum mengeluarkan surat rekomendasi duet cagub-cawagub Jatim yang didukung. Yang baru dikeluarkan dari ketiga partai itu adalah surat rekomendasi untuk bakal cagub, yakni Khofifah.
Peluang besar untuk menang adalah kalkulasi politik lazim yang dipertimbangkan elite-elite partai di hajatan Pilgub Jatim 2024. Nama Khofifah selama ini tetap menjadi kandidat terkuat untuk posisi cagub Jatim di Pilgub 2024. Kontestasi politik seperti pilgub bukan sekadar menjadi instrumen politik untuk konsolidasi, integrasi, dan menggerakkan mesin politik partai.
Lebih penting dan strategis dari target itu adalah merebut kursi orang pertama dan kedua di Jatim, mengingat Provinsi Jatim sangat strategis dalam lanskap geopolitik nasional, baik dalam perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, dan historis. Sebab, sekali terjun di hajatan politik seperti Pilgub Jatim membutuhkan ongkos politik sangat besar. Ongkos politik dimaksud bisa berwujud finansial maupun non-finansial.
Sekadar contoh, ongkos honor saksi di satu hajatan politik di level Jatim bisa menyentuh angka sekitar Rp50 miliar sampai Rp70 miliar. Belum termasuk biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk mobilitas calon, penyediaan dan pemasangan alat peraga, sosialisasi calon via media mainstream dan media sosial, bantuan kepada komunitas, dan lainnya.
Realitas politik menjelang Pilgub Jatim 2024 saat ditandai dengan minimnya figur elite yang menyatakan secara terbuka siap dan bersedia sebagai bakal cagub Jatim. Yang bermunculan adalah elite dan figur yang menyatakan ketidakberatannya sebagai bakal cawagub. Nama Khofifah tetap dominan dan berpeluang besar memenangkan hajatan politik ini.
Karakteristik lain adalah dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP hingga 6 bulan menjelang hajatan pilgub digelar belum memutuskan nama cagub atau cawagub Jatim yang diusung. Hanya PKB yang bisa mengusung cagub dan cawagub secara mandiri, tanpa menjalin sinergi politik dengan partai lainnya. Sedangkan PDIP dengan kekuatan 21 kursi hasil Pemilu 2024 harus berkoalisi dengan partai lain.
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
