Probolinggo (beritajatim.com) – Isu penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Probolinggo dipastikan belum akan dijalankan. Pemerintah kota justru mengambil langkah berbeda dengan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
Wali Kota Probolinggo, Aminudin, menegaskan bahwa kebijakan saat ini lebih difokuskan pada efisiensi energi melalui perubahan pola mobilitas ASN.
“Kami belum ke WFH. Fokus kami sekarang adalah mengurangi penggunaan BBM,” tegasnya.
Sebagai alternatif, ASN didorong beralih ke moda transportasi ramah energi, mulai dari kendaraan listrik, sepeda listrik, hingga sepeda onthel. Kebijakan ini menjadi upaya konkret Pemkot dalam menekan ketergantungan terhadap BBM sekaligus mendorong gaya hidup lebih efisien.
Namun, tantangan di lapangan tidak bisa dihindari. Tidak semua ASN memiliki kendaraan alternatif, terutama mereka yang tinggal di wilayah pinggiran dengan jarak tempuh cukup jauh ke pusat kota.
Menjawab kondisi tersebut, Pemkot menyiapkan skema darurat berupa enam unit mobil elf yang akan beroperasi sebagai angkutan antar-jemput ASN setiap hari.
“Kalau dari Wonoasih ke kantor pakai sepeda onthel, tentu terlalu jauh. Maka kami siapkan elf untuk membantu mobilitas ASN,” jelas Aminudin.
Selain itu, ASN dan masyarakat juga didorong memanfaatkan angkutan kota (angkot) yang selama ini mulai tergerus oleh transportasi online. Pemerintah bahkan menyiapkan skema subsidi berbentuk karcis, khususnya bagi pelajar yang menempuh perjalanan jauh.
“Ini sudah kami bahas dengan Dinas Perhubungan. Harapannya, kebijakan ini juga bisa mengangkat kembali pendapatan sopir angkot yang terus menurun,” ujarnya.
Meski terlihat progresif, seluruh rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian dan akan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sisi lain, Aminudin menilai kondisi Kota Probolinggo belum mendesak untuk menerapkan WFH. Selain wilayah yang relatif kecil, jarak tempuh antar kawasan dinilai masih mudah dijangkau.
“Belum ada urgensi untuk WFH. Mobilitas di kota ini masih tergolong dekat,” katanya.
Sementara itu, dari sisi pasokan energi, distribusi BBM di Kota Probolinggo juga masih terbilang aman, yakni sekitar 19 ribu kiloliter per minggu, tanpa adanya laporan kelangkaan di SPBU.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot memilih menekan konsumsi BBM melalui perubahan pola transportasi ASN, alih-alih menerapkan WFH secara terburu-buru. Kebijakan ini sekaligus menjadi ujian sejauh mana ASN mampu beradaptasi dengan pola mobilitas baru yang lebih hemat energi. [ada/beq]
