Gresik (beritajatim.com)- Belanja organisasi perangkat daerah (OPD) Gresik tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Terdapat 14 OPD yang mengusulkan kenaikan anggaran belanja. Dalam Perencanaan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pos Belanja Daerah 2023.
Kenaikan anggaran tersebut, menjadi sorotan komisi III DPRD. Salah satunya, belanja di Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. Tahun ini, anggaran belanjanya berkisar Rp 33 miliar. Namun, dalam draft PPAS mengusulkan penambahan 100 persen. Yakni mencapai Rp 63 miliar. “Anggaran belanja Dishub mengalami kenaikan yang sangat drastis,” kata Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, Selasa (9/08/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-gresik”]
Politisi PKB itu menjelaskan, bahwa penambahan biaya tersebut dampak dari peralihan beban pembiayaan listrik. Khususnya penerangan jalan umum (PJU). Sebelumnya, sektor tersebut merupakan tagihan di bagian umum Pemkab Gresik. “Sekarang dibayar sendiri oleh Dishub. Anggarannya pun terlihat membengkak,” katanya.
Tingginya pembayaran PJU itu lanjut dia, memang wajar karena jumlahnya cukup banyak. Apalagi, setiap tahun jumlahnya selalu mengalami kenaikan. “Tahun depan juga ada penambahan titik baru untuk PJU. Sehingga jumlahnya terus meningkat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tahun mendatang, Dishub Gresik juga mengusulkan anggaran Rp 4 miliar untuk pemasangan PJU baru disejumlah titik. Khususnya pada wilayah rawan kecelakaan lalu lintas. “Cukup penting untuk kebutuhan masyarakat. Namun usulan tersebut akan kami evaluasi kembali,” imbuhnya.
Selain Dishub, anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Yang direncanakan naik dari Rp 11 miliar menjadi Rp 23 miliar. Hal tersebut dilakukan dalam rangka persiapan tahun politik 2024 mendatang.
“Masih berupa kebijakan, untuk detailnya akan segera ditindaklanjuti,” tutur Ketua Komisi I DPRD Gresik Muchamad Zaifudin.
Setidaknya, penambahan anggaran belanja tersebut akan difokuskan pada kegiatan sosialisasi masyarakat. Baik bagi pemerintah, penyelenggara maupun organisasi masyarakat. Termasuk penambahan bantuan keuangan bagi partai politik (Banpol). Dengan usulan Rp 8.000 setiap setiap perolehan suara masing-masing parpol. [dny/kun]
