Gresik (beritajatim.com) – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gresik 2024, Bawaslu melakukan mitigasi kerawanan pemilih melalui sosialisasi pengawasan. Mitigasi melibatkan TNI/Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) Gresik, KPU, dan Forkopimda di lingkup pemerintah daerah.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Gresik, Rozikin menuturkan, sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggara pemilihan serentak tahun 2024 dengan melakukan pemetaan kerawanan.
“Kami telah menyusun indeks kerawanan sesuai dengan indikator Bawaslu RI yang telah disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Gresik. Nantinya, hasil pemetaan ini akan digunakan oleh stakeholder terkait untuk melihat kerawanan pemilihan secara bersama-sama,” ujarnya, Minggu (18/8/2024).
“Kami juga meminta saran kepada kepada stake holder terkait yang terlihat dalam pilkada serentak,” imbuhnya.
Sementara Habibur Rohman selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat menyatakan ada 61 indikator kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu RI. Namun, setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kabupaten Gresik, terdapat 12 indikator pemetaan kerawanan.
“Potensi rawan menurut Bawaslu Gresik atau indikator kerawanan baru yang dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilihan tahun 2024 yaitu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi,” ungkapnya.
Dirinya berharap melalui sosialisasi ini para stakeholder bisa melakukan mitigasi berupa pencegahan, sarana perbaikan, dan melakukan sosialisasi secara masif. [dny/but]
