Blitar (beritajatim.com) – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi lokomotif ekonomi baru di Kabupaten Blitar, masih menghadapi jalan terjal. Sejauh ini, baru 75 unit dari target 248 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Blitar yang sudah beroperasi.
Angka 248 tersebut merupakan jumlah keseluruhan desa dan kelurahan di Kabupaten Blitar. Asumsinya, dalam satu desa terdapat sedikitnya satu unit Koperasi Merah Putih.
Capaian yang belum menyentuh angka 50 persen ini, tentu menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskopum) Kabupaten Blitar tak menampik lambatnya progres tersebut.
Kepala Diskopum Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, menyebut ada kendala klasik sebagai biang keroknya yakni minimnya permodalan dan rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dia pun menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan maraton untuk mempercepat operasional koperasi di sisa desa lainnya.
“Pembinaan kami lakukan berkelanjutan, mulai kelembagaan hingga teknis. Namun harus diakui, masalah terbesar di lapangan masih berkaitan dengan permodalan dan kualitas SDM pengurus koperasi,” ujar Sri Wahyuni, Senin (24/11/2025).
Sri menjelaskan, untuk mengatasi kendala modal, KDMP saat ini masih mengandalkan skema konvensional seperti simpanan wajib dan pokok anggota. Namun, strategi kontingensi mulai diterapkan dengan menggandeng pihak ketiga, seperti distributor, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari sisi unit usaha, mayoritas KDMP mengambil langkah realistis dengan membuka gerai sembako. Bisnis ini dinilai paling aman dan sustainable karena menyasar kebutuhan pokok harian anggota dan warga sekitar.
“Rata-rata desa membangun gerai KDMP di lahan desa yang strategis, tidak jauh dari kantor desa agar mudah menjangkau masyarakat,” imbuhnya.
Menyadari bahwa pelatihan formal saja tidak cukup mengubah mindset pengurus, Diskopum menerjunkan “pasukan khusus” untuk pendampingan intensif. Sebanyak 24 Business Advisor (BA) dan 2 Project Management Officer (PMO) dikerahkan ke seluruh pelosok Blitar.
“Satu BA bertanggung jawab mendampingi 8 sampai 12 desa. Mereka berkeliling setiap hari, memastikan pengurus paham manajemen. Karena kalau hanya pelatihan satu-dua kali tanpa pendampingan, pengurus desa belum siap,” tegas Sri.
Selain itu, Diskopum juga menggandeng perbankan seperti Bank Jatim, BRI, dan BNI untuk peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi.
Meski progres fisik dan operasional masih bertahap, Sri memastikan bahwa aspek administrasi digital telah rampung. Seluruh desa dipastikan telah mengisi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIM KODES).
Ia juga menepis kekhawatiran mengenai penurunan jumlah anggota. Menurutnya, antusiasme di tingkat desa masih terjaga, hanya saja eksekusi operasional memang membutuhkan kehati-hatian agar koperasi tidak layu sebelum berkembang.
“Harapannya, dengan pendampingan ketat dari para BA dan penguatan kelembagaan, koperasi desa ini bisa benar-benar berjalan optimal dan menjadi pusat perputaran ekonomi di desa,” pungkasnya. [owi/beq]
