Pasuruan (beritajatim.com) – Dalam masa transisi kepemimpinan pada Kabupaten Pasuruan, sejumlah pelaku usaha mengkhawatirkan adanya perubahan peraturan. Salah satunya yakni pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang berada di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
Pelaku IKM oleh-oleh, Marjono mengatakan bahwa selama ini Pemkab Pasuruan melalui Dinas Koperasi sudah memfasilitasi para pelaku IKM. Namun, masih banyak hal yang perlu dikembangkan dari berbagai macam sisi.
“Ya saya harap pembinaan dari Dinas Koperasi terus berlanjut, karena kami para pelaku IKM ini sangat terbantu. Tapi ya begitu, para pelaku ini kan gak semuanya melek teknologi, jadi pemerintah juga harus mengerti terkait itu, jadi kalau ada pelatihan yang berbau teknologi harus dikurasi agar tepat sasaran,” ungkap Marjono.
Marjono juga mengatakan bahwa jika terdapat pelatihan pemerintah jangan hanya sebatas normatif saja. Dikarenakan selama ini dirinya merasakan pelatihan yang selama ini diikuti hanya sekedar materi yang singkat, paling lama yakni sambutan dan seremonial lainnya.
“Kalau memang targetnya naik kelas ya harus dinaikkan sekalian para pelaku IKM ini jangan nanggung. Karena problem para pelaku UMKM sekarang yakni persaingan pasar diluar yang sudah menerapkan teknologi sebagai pemasarannya,” terangnya.
Sementara itu, Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa pihaknya selama ini sudah maksimal dalam memberikan pelatihan kepada para IKM di Kabupaten Pasuruan. Bahkan pihaknya menginginkan semua IKM yang selama ini masih belum dalam naungan dinas bisa turut dibantu.
Namun hal ini terkendala dengan minimnya anggaran yang dikelola oleh Dinsa Koperasi Kabupaten Pasuruan kepada para pelaku IKM. Menurut Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni mengatakan bahwa selama ini anggarannya sangat terbatas.
Dirinya juga mengatakan bahwa untuk saat ini anggaran sebesar Rp 496 juta digunakan untuk pelatihan dan pendataan. Kemudian sekitar Rp 359 juta digunakan untuk legalitas umkm, kemudian Rp 320 juta digunakan untuk promosi produk UMKM.
“Untuk para pelaku IKm ini anggarannya kami bagi menjadi tiga dan semuanya saling berkesinambungan. Mulai dari sebelum produksi, waktu produksi, dan setelah produksi. Kami juga masih merencanakan untuk penambahan anggaran kepada DPRD untuk sub kemitraan yakni promosi produk,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyono mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong Dinas Koperasi untuk melakukan pembinaan agar melek teknologi. Hal ini dikarenakan para IKM harus bisa menyesuaikan pasar global yang seharusnya saat ini para pelaku IKM justru mengalami kenaikan penjualan.
“Perdagangan melalui digital sudah besar, sehingga UMKM harus dilatih dan didampingi untuk mengikuti sistem pasar hari ini. Kami juga nanti akan sampaikan kepada Dinas Koperasi untuk mendorong kepada para pelaku IKM agar melek teknologi dengan program pembinaan,” ungkapnya. (ada/kun)
