Jember (beritajatim.com) – Bantuan sosial bagi masyarakat, terutama untuk infrastruktur di pedesaan, membawa dampak terhadap pemulihan perekonomian usai hantaman pandemi Covid-19. Pandemi mulai mereda, menjadi peluang untuk kebangkitan perekonomian khususnya di Jawa Timur.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang, Satib, di sela-sela acara pembagian bantuan 5.000 paket sembako di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Jember, Jumat (29/4/2022).
“Dengan adanya Covid yang berkepanjangan, tingkat kemiskinan meningkat. Mudah-mudahan dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digulirkan anggota Dewan bisa sangat membantu masyarakat,” kata Satib.
Badan Pusat Statistik mencatat, rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur sebesar 11,40 persen. Persentase ini lebih besar dibandingkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember yang mencapai 10,41 persen dan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 10.14 persen.
Satib menyalurkan hibah bantuan sosial kepada masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Dia berharap hibah bansos yang bergulir melalui anggota Dewan dengan sasaran masyarakat pedesaan mampu menjadi pengungkit perekonomian di pedesaan.
“Awalnya masyarakat banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan sulit untuk berproduksi dan mendistribusikan sehingga berdampak pada pemasukan. Masyarakat juga kesulitan menjual produksi. Setidaknya dengan program dari pemprov mampu memberikan rangsangan kepada desa untuk bangkit kembali,” kata Satib.
[berita-terkait number=”5″ tag=”Jember”]
Satib menyebut efek positif hibah bansos luar biasa. “Kebetulan memang diharapkan dengan hibah bansos yang ada bisa menciptakan one village one product (satu desa satu produk). Kami berharap hibah bansos yang disalurkan anggota Dewan di provinsi ini mampu memberikan memberikan rangsangan munculnya satu produk pada satu desa yang dikelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),” katanya.
Satib menegaskan, perekonomian yang dikelola BUMDes merupakan salah satu peletak dasar perekonomian nasional. “Kalau ini semua bisa merata, insya Allah pembangunan lainnya termasuk terkait pembangunan manusia seutuhnya bisa lebih mudah tercapai,” katanya.
Bagaimana memantau agar hibah bansos tak disalahgunakan? “Sudah ada mekanisme pengawasa. Bukan hanya diserahkan ke masyarakat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Inspektorat ikut mengawasi,” kata Satib. [wir/beq]
