Penulis: Nyuciek Asih

Penyusunan aturan perlindungan hak dalam KUHAP baru dinilai masih menyisakan banyak kekeliruan konseptual, ketidaksistematisan.

Eks Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sebelum menduduki jabatan strategis tersebut, ia pernah meniti karier di berbagai daerah, termasuk sebagai Aspidsus Kejati Jawa Timur

Hukum pidana tak lagi hanya menatap pelaku perorangan. Kini, kebijakan perusahaan, budaya kerja, hingga kegagalan membangun sistem pengawasan yang memadai

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional bukan sekadar pergantian aturan, melainkan titik balik sejarah

Penegakan hukum pidana nasional masih terjebak dalam cara pandang sempit yang menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya acuan keadilan.

Sebanyak lebih dari 100 dosen ilmu hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam 29 Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Kantor Cabang BNI Jember.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jember, Jawa Timur

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Kantor Cabang BNI Jember.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Drs Nanang Avianto M.Si., menegaskan penggunaan senjata api oleh anggota Polri hanya boleh dijalankan sebagai upaya terakhir.