Proses hukum lima orang demonstran yang ditangani Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, sudah dinyatakan P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mempertanyakan penangkapan sejumlah demonstran oleh Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, pasca aksi 30 Agustus 2025.
Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum memiliki peraturan daerah yang mengatur usaha mikro kecil menengah (UMKM). Padahal menurut dari JSatuData milik Pemkab Jember, jumlah usaha mikro mencapai 514.859 unit.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadi organisasi mahasiswa ekstra kampus pertama di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menyerahkan usulan naskah rancangan peraturan daerah kepada DPRD setempat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat dampak hujan dan angin kencang yang terjadi Senin (6/10/2025) sore. Sejumlah rumah dan kantor kelurahan rusak.
Universitas Jember resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Muhammad Fawait dengan Rektor Iwan Taruna, di kampus perguruan tinggi itu, Senin (6/10.2025).
Bupati Muhammad Fawait menjelaskan sejarah penggunaan warna merah muda atau pink saat pemilihan kepala daerah kepada Iwan Taruna, Rektor Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (6/10/2025).
Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timut, mempersoalkan rendahnya nominal penawaran pemenang lelang proyek pemerintah daerah setempat. Rendahnya nominal ini berdampak terhadap kualitas pekerjaan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengajukan penangguhan penahanan terhadap F, salah satu aktivis pengunjuk rasa, yang sedang ditahan Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, Senin (6/10/2025).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama lima lembaga advokasi hak asasi manusia memantau penangkapan sejumlah aktivis dan pengunjuk rasa di 22 kabupaten dan kota di 14 belas provinsi.
