Bupati Muhammad Fawait berkomitmen tidak akan menaikkan pajak daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun kebijakan tersebut juga memunculkan tantangan berat untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membereskan reklame-reklame yang banyak bertebaran di sekujur kota namun tidak memberikan pendapatan maksimal bagi daerah.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak cukup hanya mengaktifkan Bandara Notohadinegoro untuk menanbah pendapatan asli daerah (PAD). Sektor pariwisata harus digerakkan.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, hingga 31 Agustus 2025 baru mencapai Rp 690,4 miliar dari target Rp 1,137 miliar.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, defisit sebesar Rp 182,6 miliar. Belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, sementara pendapatan diperkirakan Rp 4,394 triliun.
Ketua Fraksi PPP Ikbal Wilda Fardana mengatakan, pemberlakuan kembali parkir berlangganan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Ketika parkir berlangganan diberlakukan, Pemkab Jember mendapat pemasukan PAD sebesar Rp 19 miliar. Sedangkan pada 2024, pemasukan PAD dari retribusi parkir hanya Rp 1,5 miliar,” katanya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah mengalokasikan anggaran untuk membeli sepuluh unit mobil program home care atau perawatan di rumah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sensitif terhadap bencana.
Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan parlemen. Bupati Muhammad Fawait menyodorkan sejumlah alasan.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah mengusulkan dua titik lokasi pembangunan sekolah rakyat terintegrasi kepada pemerintah pusat.
