Penulis: Oryza A. Wirawan

Munculnya foto Bupati dan Wakil Bupati di reklame sebelah timur kantor Pemerintah Kabuoaten Jember menjelnng berakhirnya 2025 jelas bukan peristiwa tanpa makna. Dalam kacamata komunikasi publik, tidak ada simbol yang kebetulan. Apalagi simbol visual yang dipasang di ruang publik strategis. Dan ini cukup membuat saya risau.

Jajaran direksi dan dewan pengawas dua badan usaha milik daerah (BUMD) diminta mundur oleh Achmad Imam Fauzi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelum masa jabatan berakhir.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membagikan 2.300 rombong dan 200 unit gerobak berwarna merah muda kepada pedagang, dalam acara peluncuran program Rombong dan Gerobak Mlijo Cinta, di Jalan Sudarman, Rabu (31/12/2025) sore.

Namanya Achmad Imam Fauzi. Namun sejumlah anggota DPRD Jember, Jawa Timur, menyebutnya ‘Pak Gundul’ atau ‘Si Gundul’. Sebuah sebutan yang mengacu pada kepalanya yang plontos, tak menyisakan sehelai rambut pun.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI khawatir revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia akan memperlemah hak korban dalam mencari keadilan.

Berkibarnya kembali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah penanganan pasca bencana banjir bandang di Nagroe Aceh Darussalam tak perlu ditanggapi reaktif oleh pemerintah.

Sisa lebih penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Silpa) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 kurang lebih Rp 700 miliar, terhitung pada 19 Desember 2025.

Ahli hukum Universitas Jember Aries Harianto mengkritisi proses pengunduran diri dewan pengawas dan direksi dua badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Empat orang warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, tewas gara-gara pesta minuman keras jenis arak. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Nurhasan, legislator Partai Keadilan Sejahtera, membongkar adanya dugaan pengkondisian proyek infrastruktur yang terlalu vulgar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menyebabkan keterlambatan penyelesaiannya.