Munculnya foto Bupati dan Wakil Bupati di reklame sebelah timur kantor Pemerintah Kabuoaten Jember menjelang berakhirnya 2025 jelas bukan peristiwa tanpa makna. Dalam kacamata komunikasi publik, tidak ada simbol yang kebetulan. Apalagi simbol visual yang dipasang di ruang publik strategis. Dan ini cukup membuat saya risau.
Mengapa risau? Karena simbol tidak pernah netral. Apalagi simbol yang sengaja dipasang di ruang publik oleh penguasa.
Sejak dilantik, kita semua tahu bahwa foto Wakil Bupati Djoko Susanto nyaris tidak pernah tampil sebagai simbol visual resmi Pemerintah Kabupaten Jember. Tidak di baliho, tidak di ruang-ruang strategis, bahkan tidak dalam narasi kebijakan.
Lalu tiba-tiba sekarang muncul bersama Bupati. Wajar jika publik bertanya: ada apa sebenarnya?
Yang lebih mengusik, foto yang digunakan bukan foto resmi pemerintahan, melainkan foto dengan seragam kampanye pemilihan kepala daerah. Secara simbolik, ini menyampaikan pesan yang janggal. Seolah-olah kebersamaan Bupati dan Wakil Bupati hanya sah dalam konteks pemenangan politik, bukan dalam konteks menjalankan roda pemerintahan,
Sebagai rakyat, saya tidak sedang menafsirkan berlebihan. Saya hanya membaca tanda-tanda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang melihat Wakil Bupati Djoko Susanto dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Maka ketika foto kampanye itu dipajang, pesan yang sampai ke publik justru kontradiktif: yang ditampilkan kebersamaan, yang dirasakan justru peminggiran.
Di sinilah kegelisahan saya muncul. Reklame itu terasa bukan sebagai komunikasi yang jujur, melainkan sebagai rekayasa persepsi . Ia seolah ingin meredam opini yang selama ini berkembang: bahwa relasi Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tidak harmonis dalam praktik kekuasaan. Simbol visual dipakai untuk menciptakan kesan kondusif, seakan-akan semua baik-baik saja.
Padahal, yang dibutuhkan rakyat bukan gambar kebersamaan, melainkan praktik kebersamaan. Bukan baliho, tapi tata kelola. Bukan simbol, tapi keterlibatan nyata.
Sebagai warga, saya melihat ini sebagai gaya komunikasi yang manipulatif. Kritik publik tidak dijawab dengan perbaikan mekanisme pemerintahan, melainkan dengan pengemasan citra. Seolah-olah masalah selesai hanya dengan menampilkan foto.
Cara seperti ini berbahaya karena meremehkan kecerdasan publik, menganggap rakyat cukup ditenangkan dengan visual, bukan dilibatkan dengan transparansi dan kerja kolektif. Padahal demokrasi lokal seharusnya tumbuh dari kejujuran simbol dan kesesuaian antara yang ditampilkan dan yang dijalankan.
Saya menulis ini bukan karena benci, tapi karena peduli. Sebab ketika simbol dipakai untuk menutup realitas, yang dikorbankan bukan hanya kebenaran, tapi juga kepercayaan rakyat. []
Jumantoro adalah petani di Kecamatan Arjasa
