Politisi PKS Bongkar Dugaan Pengkondisian Proyek Infrastruktur di Jember

Jember (beritajatim.com) – Nurhasan, legislator Partai Keadilan Sejahtera, membongkar adanya dugaan pengkondisian proyek infrastruktur yang terlalu vulgar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menyebabkan keterlambatan penyelesaiannya.

Nurhasan mengaku mendapat laporan dari sejumlah pihak soal banyaknya kontraktor dadakan tak bermodal yang ikut bermain proyek. Hal ini berpengaruh terhadap pengerjaan proyek yang dibiayai APBD Jember.

Banyak proyek infrastruktur yang baru dikebut jelang akhir tahun anggaran. Nurhasan menduga keterlambatan pengerjaan proyek ini dikarenakan belum beresnya pengondisian proyek di antara rekanan.

“November awal masih nyantai-nyantai semua. Pertengahan, gruduk-gruduk kelabakan semua. Nah, ini kan enggak baik, Pak. Enggak baik untuk semuanya,” katanya, dalam rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaean Pemerintah Daerah di DPRD Jember, Senin (29/12/2025).

Menurut Nurhasan, ada ‘Mister X’ yang mengkondisikan rekanan untuk membeli bahan proyek infrastruktur pada pihak-pihak tertentu. “Harus beli di sini, di sini. Pengkondisian ini. Kasihan pengusaha yang lain. Saya ngeri mendengar keluh kesah (pengusaha). Cuma saya kalau mau ngomong, minta izin sama Ketua PKS, (dilarang) ‘jangan, Pak, jangan’. Ya sudah, akhirnya saya tiarap saja,” katanya.

Nurhasan mengingatkan agar tidak ada pengorganisasian proyek yang terlalu vulgar. “Jangan ada gelar lapak di mana-mana, baik proyek maupun ini. Ngeri. Saya dengar, Sudah bayar 20 persen tapi enggak turun anunya. Rata-rata 20 persen. Dari dulu memang 20 persen. Cuma sekarang vulgar dan ada pemaksaan,” katanya.

“Enggak apa-apa tulis saja. Biar masyarakat Jember yang punya usaha di situ jangan terpotong karena ganti bupati. Orang-orang yang tidak punya usaha spek (spesifikasi) di situ, sekarang nggerayahi (merambah) itu semua, tapi rnggak punya modal. Ini yang menjadi masalah,” kata Nurhasan.

Nurhasan sebenarnya sudah jengkel dan berniat untuk memeriksa kualitas dan kondisi proyek infrastruktur yang diduga bermasalah. “Kalau saya mau jujur, saya mau teriak, saya ambil itu sampel, saya mau (periksakan ke) laboratorium. Kalau enggak masuk (tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, red), saya suruh bongkar. Cuma saya ini partai pendukung (Bupati), enggak bisa ngomong,” katanya.

Akhirnya Nurhasan hanya bisa berharap, persoalan ini tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD Jember 2026. “Saya berharap kegiatan berjalan dari awal tahun, enggak numpuk di belakang hari. Yang kedua, tidak terjadi pengkondisian. Biar masyarakat Jember yang menikmati semuanya,” katanya.

“Jangan karena tidak dibooking oleh Mister ini, tidak dibooking oleh anu ini. Ini sudah rahasia umum. Di-booking, sehingga yang lain tidak mendapatkan manfaat dari berkah APBD. Hanya dimanfaatkan oleh beberapa gelintir orang pabrikan-pabrikan tertentu,” kata Nurhasan.

David Handoko Seto, Sekretaris Komisi C DPRD Jember, membenarkan pernyataan Nurhasan. “Di banyak titik, ngomong soal paving, paving itu oplosan. Saya punya buktinya. Tapi aku gak usah nyebut, itu tugas Inspektorat turun (memeriksa) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Cipta Karya,” katanya.

Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman tidak mau menanggapi pernyataan Nurhasan dan David Handoko Seto. “Kita gak usah bicara ke belakang. Tahun depan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan rekomendasi mereka (DPRD Jember), bahwa pada triwulan pertama dan kedua sudah harus rampung semuanya,” katanya.

Helmi berharap ada evaluasi bulanan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. “Sekarang pun dievaluasi serapannya, dan itu menjadi catatan bupati, mengevaluasi mana OPD yang bekerja maksimal dan melaksanakan kegiatan secara maksimal dan benar sesuai dengan aturan yang ada. ya. Nanti itu menjadi evaluasi akhir tahun dan evaluasi pejabat jabatan tinggi pratama,” katanya. [wir]