Penulis: Oryza A. Wirawan

Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Bupati Jember Muhammad Fawait.

Banjir menerjang 17 desa dan kelurahan di delapan kecamatan, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026) hingga Jumat (13/2/2026) dini hari.

Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik keras relokasi layanan poliklinik eksekutif di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, dalam rapat dengar pendapat, Kamis (12/2/2026).

Hujan yang mengguyur Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepanjang Kamis (12/2/2026) siang hingga malam hari menyebabkan banjir terjadi di sejumlah lokasi. Seorang perempuan tewas tersengat aliran listrik.

Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 31 miliar. Komisi D DPRD Jember mempertanyakan pengelolaan silpa tersebut.

Mayoritas warga miskin Kabupaten Jember, Jawa Timur, berada di kawasan perkebunan, tepi hutan, dan pesisir. Bupati Muhammad Fawait mendukung program kehutanan sosial dan kampung nelayan sebagai solusi.

Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan daerah prioritas untuk program penurunan angka kemiskinan dari pemerintah.

Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk menyediakan susu formula bagi kurang lebih 500 bayi dan balita yang mengalami tengkes atau stunting di Kecamatan Tanggul dan Jombang.

Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak untuk melanjutkan rapat dengar pendapat dengan pejabat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keliuarga Berencana setempat, di gedung parlemen, Kamis (12/2/2026).

DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat merealisasikan usulan masyarakat melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan. Seluruh pokir sudah harus dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada awal Maret 2026.