Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan daerah prioritas untuk program penurunan angka kemiskinan dari pemerintah.
“Kita tahu angka kemiskinan di Jember sangat tinggi. Angka kemiskinan ekstremnya saja ada 100 ribu – 124 ribu. Angka yang besar. Untuk kita nolkan, perlu kerja keras,” kata Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Iwan Sumule, dalam acara Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) di Balai Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kamis (12/2/2026)
Sumule mengatakan, perlu konsistensi setiap tahun untuk menurunkan angka kemiskinan. “Penurunan angka kemiskinan 1 persen setiap tahun itu butuh konsistensi. Semua program bukan program yang sebatas tahun ini selesai lalu habis,” jelasnya.
Semua program pengentasan kemiskinan dikolaborasikan dengan kementerian dan lembaga pemeirntah pusat dengan pemerintah daerah, “itu adalah program-program yang berkelanjutan. Jadi kuncinya program yang berkelanjutan,” kata Sumule.
Salah satu program adalah Sekolah Rakyat yang dikolaborasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Kemarin kita coba bantu Kabupaten Jember yang sudah memberikan permohonan ke Kementerian Pendidikan, karena ada beberapa sekolah yang rusak berat. Jadi BP Taskin tugasnya bukan hanya mengkoordinasikan, mengintegrasikan program-program pengentasan kemiskinan, karena dia ada diksi percepatannya,” kata Sumule.
Percepatan itu, lanjut Sumule, bukan hanya dilakukan dalam pelaksanaan program. “Tapi dalam birokrasi-birokrasi, dalam pengajuan bantuan, kita juga bantu percepat. Karena kita tahu yang paling suka menghambat dari semua program-program yang begitu baik ini adalah birokrasi,” katanya.
Sumule mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem pada 2026 harus nihil. “Sementara kemiskinan relatif kita pada 2029 harus 4,5 persen,” katanya.
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada Maret 2025, kemiskinan di Indonesia masih 8,47 persen. “Terus disurvei lagi oleh BPS cuma turun tidak terlalu signifikan, 8,25 persen. Ini artinya penurunan itu tidak terlalu signifikan. Konsistensi untuk penurunan angka kemiskinan 1 persen setiap tahun merupakan kerja keras, kerja berat yang harus bisa sinergikan dengan semua kementerian, lembaga, juga dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Sumule. [wir]
