Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dilibatkan dalam penanganan bencana di Kabupaten Jember.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat lebih berpihak ke petani dan nelayan. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya untuk Bupati Hendy Siswanto dari Presiden Joko Widodo adalah momentum untuk menunjukkan keberpihakan itu.
Jember (beritajatim.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah agar menggenjot pendapatan asli daerah (PAD)…
Tahun anggaran 2022, APBD Jember masih tersisa Rp 121,33 miliar. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 676,61 miliar.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengungkap dua problem yang dihadapi masyarakat desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jember harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi dua persoalan ini sesegera mungkin.
Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (15/6/2023). Mereka memprotes pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Jember.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta perbaikan internal jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun PKS juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah selama ini.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mempersoalkan penggunaan tiang penerangan jalan umum (PJU) untuk pemasangan kabel wi-fi ilegal di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Legalisasi usaha wi-fi bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).
NUDC adalah kompetisi tertinggi lomba debat antar mahasiswa Indonesia yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan diikuti kurang lebih 50 perguruan tinggi negeri dan swasta.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada DPRD. Regulasi bisa menangkal tarik-menarik kepentingan politis dalarn pengelolaan keuangan daerah.
