Penulis: Oryza A. Wirawan

Muhaimin Iskandar yang biasa disapa Cak Imin terkejut mendapat pertanyaan dari seorang hadirin Slepet Imin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2024) malam, soal relasinya dengan Yeni Wahid, putri sulung Abdurrahman Wahid, yang selama ini renggang sejak konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa belasan tahun lalu.

Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, mengidentikkan bantuan sosial dengan politisasi dalam pemilihan umum kali ini.

Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, memastikan akan muncul koalisi baru dalam pemilihan presiden putaran kedua. Saat ini dia tidak terlalu ambil pusing dengan hasil survei yang tidak menempatkannya bersama calon presiden Anies Baswedan di posisi elektabilitas teratas.

Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, memberikan kisi-kisi isu ketenagakerjaan kepada calon presiden Anies Baswedan, jelang debat calon presiden putaran terakhir, di Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Sektor budidaya tembakau memunculkan dilema. Pemerintah masih membutuhkan cukai rokok dan tembakau. Namun di sisi lain, masih banyak penolakan terhadap tembakau.

Gerakan sejumlah guru besar di berbagai kampus perguruan tinggi yang mengeluarkan petisi penyelamatan demokrasi membuat Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, terkejut.

Kurang lebih 12 hari menjelang coblosan atau pemungutan suara, Partai Amanat Nasional semakin yakin bisa menguasai setidaknya lima kursi DPRD Kabupaten Jember dan berpeluang besar memperoleh satu kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan Jember-Lumajang.

Puluhan ribu pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memadati jalan di Kabupaten Jember dan Lumajang, Jawa Timur, Minggu (4/2/2024) pagi. Acara jalan sehat menjadi alat kampanye untuk menarik dukungan massa.

Iwan Taruna kembali dilantik menjadi Rektor Universitas Jember 2024-2028. Ia punya pekerjaan rumah penting untuk membenahi perguruan tinggi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tersebut.

Pengunduran diri Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bisa mencoreng integritas kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).