Partai Golongan Karya (Golkar) melesat merebut enam kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam Pemilihan Umum 2024. Sebelumnya dalam Pemilu 2019, partai berlambang pohon beringin ini hanya memiliki dua wakil di Jalan Kalimantan 86.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Dituding sebagai kelompok berideologi Wahabi atau radikal, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Jember, Jawa Timur, justru berhasil meraih sukses dalam empat kali pemilihan umum sejak 2009. Apa rahasianya?
Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai yang paling stabil di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Setelah memperoleh lima kursi pada Pemilu 2009, berturut-turut PKS memperoleh enam kursi pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.
Partai Amanat Nasional (PAN) terpuruk dalam Pemilihan Umum 2024. Selain hanya menyisakan satu kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, partai yang lahir dari rahim Reformasi 1998 ini juga dikepung kontroversi sepanjang masa rekapitulasi suara.
Menguasai 10 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya masih membuka pintu bagi legislator partai lain untuk bergabung dalam satu fraksi. Gerindra ingin bekerja sama dengan semua pihak.
Partai Persatuan Pembangunan berhasil meningkatkan jumlah pemilih dari 93 ribu suara pada Pemilu 2019 menjadi 95.119 suara pada Pemilu 2024. Namun rupanya pertambahan suara ini tidak berkorelasi dengan pertambahan jumlah kursi.
Perempuan mendominasi lima kursi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024. Ada tiga perempuan yang menjadi legislator dan dua di antaranya adalah wajah baru.
Sebanyak 674 keluarga di Kecamatan Bangsalsari dan Balung di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdampak banjir sepanjang, Jumat (8/3/2024). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember mendirikan empat dapur mandiri untuk membantu warga.
Partai Nasional Demokrat kehilangan dua kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemilihan umum kali ini. Sebelumnya dalam Pemilu 2019, Nasdem memperoleh delapan kursi.
PDI Perjuangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditargetkan memenangi pemilihan bupati yang akan digelar pada Novemver 2024. Namun PDIP menolak kerusakan demokrasi dalam pemilihan presiden direplikasi dalam pemilihan kepala daerah.









