Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis jangka panjang pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini dinilai memiliki dimensi multifaset yang mencakup aspek kesehatan gizi, penguatan ketahanan nasional, hingga penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
Program tersebut bertujuan menghapus disparitas pemenuhan gizi anak sekolah yang selama ini dipicu oleh perbedaan latar belakang ekonomi keluarga. Melalui intervensi negara, setiap anak dipastikan mendapatkan asupan nutrisi yang setara untuk mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan mereka secara optimal.
“Jika selama ini ada disparitas kebutuhan pemenuhan gizi antar anak karena perbedaan latar belakang ekonomi orang tua, maka di masa Presiden Prabowo Subianto negara hadir untuk memutus disparitas itu. Hari ini semua anak sekolah, baik dari keluarga kurang beruntung maupun beruntung, kecukupan gizinya sama. Itu tujuan besar pelaksanaan MBG,” tutur Fathoni kepada beritajatim.com, Kamis (26/2/2026).
Mantan jurnalis dan pengacara ini juga melihat pembangunan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) sebagai instrumen pertahanan yang krusial di tengah dinamika geopolitik global. Fasilitas tersebut diproyeksikan tidak hanya sebagai penyedia nutrisi harian, tetapi juga berfungsi sebagai dapur umum logistik jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat nasional.
“Presiden memahami isu pertahanan dan keamanan. Geopolitik global sedang tidak menentu. SPPG itu selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, juga bisa berfungsi menjadi dapur umum untuk memastikan pangan warga tidak terabaikan jika terjadi situasi perang,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Sektor ekonomi lokal turut mendapat dampak positif yang signifikan karena pasokan bahan baku MBG wajib dibeli dari pedagang di kawasan sekitar SPPG. Skema anggaran Rp15.000 per porsi telah dirancang secara rinci untuk mencakup biaya makan, sewa tempat, hingga upah bagi relawan program.
“SPPG yang ditunjuk membeli bahan baku di kawasan itu untuk efisiensi ongkos produksi. Terjadi perputaran uang dari penjual buah, sembako, dan ada serapan tenaga kerja. Negara sudah memastikan nilai Rp15.000, dengan Rp10.000 untuk makan, Rp2.000 sewa tempat, dan Rp3.000 untuk upah relawan MBG. Ini bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.
Fathoni mendesak Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memperketat pengawasan higienitas serta mutu bahan baku. Langkah pengawasan ini dianggap sangat krusial guna menjamin keamanan pangan dan mencegah terjadinya kendala teknis dalam pelaksanaan di lapangan.
“Saya berharap Pemkot Surabaya menugaskan Dinas Kesehatan untuk memastikan tidak ada peristiwa keracunan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengecek mutu bahan baku sebelum dimasak. Pemerintah daerah harus mendukung sesuai kewenangan masing-masing agar program prioritas presiden ini berjalan optimal,” tegasnya. [asg/beq]
