Jules Rimet menggagas Piala Dunia, karena melihat potensi sepak bola untuk mencegah konflik politik antarbangsa. Eropa baru saja dilanda Perang Dunia I. Dan Rimet, menurut Simon Kuper dalam buku World Cup Fever, perang itu telah mengubah pandangan dunianya selamanya.
Rimet telah menyaksikan dan mengalami sendiri Perang Dunia I yang telah mencabut nyawa satu juta hingga tiga juta tentara Prancis. Perdamaian menjadi obsesinya. FIFA, federasi sepak bola dunia yang berdiri pada 21 Mei 1904, dianggapnya setara dengan Liga Bangsa-Bangsa.
Dalam pamflet, ‘Sepak Bola dan Rekonsiliasi Antarbangsa’, Rimet selalu mengatakan bahwa FIFA mengupayakan ‘solidaritas internasional’. “Dia berpikir permainan itu dapat menghilangkan ‘kecurigaan dan persaingan yang hingga kini masih membuat bangsa-bangsa saling bermusuhan,” tulis Kuper.
Rimet mungkin terlalu naif. Sejak awal para politisi yang jeli dan licik justru melihat sebaliknya: Piala Dunia adalah medium yang tepat untuk menggapi tujuan ;politik, termasuk memperkuat rezim berkuasa.
Tokoh-tokoh politik senior Uruguay melihat peluang Piala Dunia pertama yang digelar pada 1930 untuk memperkuat simbol superioritas negara tersebut di Amerika Latin, karena diselenggarakan tepat pada perayaan seratus tahun kemerdekaan Uruguay.
Rezim Militer Memperalat Piala Dunia
Benito Mussolini bersikeras Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia 1934 untuk memperkokoh fasisme yang dicitrakan dalam sosok atlet yang kuat dan bugar. Dia bukanlah penggemar berat sepak bola. Namun Mussolini menyadari kekuatan sepak bola untuk menampilkan citra kekuatan maupun menyatukan negara
“Ketika Anda berkompetisi di luar negeri, kehormatan dan prestise olahraga bangsa dipercayakan kepada otot-otot Anda dan terutama semangat Anda,” kata Mussolini kepada para atlet Italia.
Felice Fabrizio dalam buku Sport and Fascism mengatakan: ‘Italy was the first state, togeteher with Soviet Union, to organize a sports policy that would lead the country to become a sports nation’.
Sebiduk dengan Mussolini di Italia, kejayaan tim nasional Brasil dalam Piala Dunia 1970 di Meksiko digunakan rezim militer Jenderal Emilio Garrastazu Medici untuk membangun imaji sosok yang dicintai rakyat.
Foto Medici sedang mendengarkan siaran langsung sepak bola melalui radio disebarluaskan di televisi dan halaman depan surat kabar Brasil. Sepak bola dan politik dicampuradukkan jadi propaganda rezim.
Sementara itu tentara menggebuk habis-habisan siapapun yang dianggap oposisi dan komunis. Novel berjudul 1970 karya Henrique Schneider, seorang pengacara dan penulis yang sudah diterjemahkan Marjin Kiri ke dalam Bahasa Indonesia, dibuka dengan adegan penculikan di Porto Allegre oleh tentara bertepatan pada hari final Piala Dunia 1970.
Rezim militer Argentina tidak kalah cakapnya dengan rekan mereka di Brasil dalam memperalat Piala Dunia 1978 untuk menutupi rangkaian kekerasan, penculikan, dan pembunuhan terhadap kaum oposisi.
Sel tahanan hanya berjarak kurang lebih dua kilometer dari Stadion El Monumental, tempat final Piala Dunia antara Argentina dan Belanda berlangsung. Jonathan Wilson dalam buku The Power and The Glory mengawali bab ‘Glory in a Time of Terror’ dengan adegan karikaturistik:
Saat peluit akhir berbunyi, Kapten Jorge ‘el Tigre’ Acosta, salah satu penyiksa yang paling terkenal, masuk sambil berteriak dengan gembira, ‘Kita menang, kita menang!’
Sejumlah tahanan dibawa untuk menyaksikan perayaan kemenangan, termasuk Graciela Daleo, anggota Montoneros, sebuah gerakan Peronis revolusioner, yang menentang junta militer yang merebut kekuasaan di Argentina pada 1976.
Daleo pergi keluar dengan Peugeot 504 hijau bersama prefek Héctor Febres dan seorang perwira kecil bernama Mendoza. Mereka mengizinkannya menjulurkan kepala melalui atap mobil. Di tengah ratusan ribu orang yang turun ke jalan dan larut dalam euforia, tak ada yang peduli dengannya, “Jika aku mulai berteriak bahwa aku orang hilang, tidak akan ada yang peduli,” pikirnya dan mulai menangis.
Daftar rezim sebuah negara yang memanfaatkan tim nasional sepak bola dan Piala Dunia semakin panjang dari waktu ke waktu. Berangkat dari sana, saya melontarkan pertanyaan hipotetis kepada sejumlah teman suporter sepak bola dan sejarawan.
Pertanyaan Hipotetis
‘Andaikan Indonesia lolos Piala.Dunia 1998, apakah Orde Baru tidak akan runtuh dan Suharto tidak akan terguling?’
Fajar Junaidi, doktor ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang banyak menulis topik soal sepak bola, menilai kemungkinan itu tidak tertutup. Semuanya tergantung dari bagaimana rezim mengemas sepak bola.
“Piala Dunia akan dikemas sebagai pseudo nationalism versi rezim. Terjadi ‘kesadaran semu’ dalam masyarakat, sehingga persoalan ekonomi politik terlupakan sesaat,” kata pria asal Madiun, Jawa Timur, ini.
Sepak bola di Indonesia memang berjalan beriringan dengan politik nasionalisme. Berbeda dengan munculnya klub maupun federasi sepak bola di sejumlah negara Eropa yang dipicu oleh faktor industrialisasi, kapitalisme, dan kepentingan komunitas sosial.
Berdiri pada 19 April 1930, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meletakkan fondasi yang tidak steril dari politik. Judul buku yang diterbitkan PSSI untuk merayakan 80 tahun pendiriannya sudah memastikan hal itu: ‘Sepak Bola Indonesia: Alat Perjuangan Bangsa dari Soeratin hingga Nurdin Halid (1930-2010).
Di halaman 30 disebutkan: ‘PSSI merupakan organisasi olahraga yang bernafaskan perjuangan, khususnya untuk membela bond pribumi yang banyak mendapat rintangan perjuangan, khususnya naungan NIVB’.
NIVB adalah Nederlandsch Indische Voetbal Bond, federasi sepak bola nasional pertama di Hindia-Belanda yang berdiri pada 20 Oktober 1919. NIVB kemudian bersalin nama menjadi Nederlandsch Indische Voetbal Unie (NIVU) dengan kebijakan yang tetap sama diskriminatifnya terhadap klub sepak bola pribumi.
Menghadapi NIVB/NIVU, PSSI melahirkan ‘stridij program’, yakni ‘program perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang telah ada’.
Piala Dunia 1938 di Prancis menjadi medium perjuangan politik kemerdekaan melalui sepak bola. Salah satu program dasar PSSI adalah pembentukan tim nasional Indonesia. PSSI dan NIVU kemudian bersepakat membentuk Nederlandsch Indisiche National Elftal untuk mewakili Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda.
Namun dalam perjalanannya, NIVU membuat tim nasional sendiri. Dengan alasan sudah diakui FIFA, NIVU menawarkan kepada PSSI untuk bergabung dengan tim nasional mereka. PSSI menolak. Namun masih ada sejumlah pribumi yang berangkat ke Paris seperti Sutan Anwar, Achmad Nawir, Isaak Pattiwael, dan Suwarte Sudarmadji.
Perjuangan di lapangan hijau tidak banyak terkoneksi dengan tokoh-tokoh utama republik masa itu. Hanya Mohammad Husni Thamrin yang tercatat ikut mendirikan VIJ (Voetbalbond Indonesische Jacatra) pada 28 November 1928 yang kemudian menjadi Persija Jakarta, dan menyumbang dua ribu gulden untuk membangun stadion pertama VIJ di Petojo.
Namun setelah Indonesia merdeka, Sukarno tahu betul cara memanfaatkan olahraga, termasuk sepak bola, untuk tujuan politik kebangsaannya. “Sports have something to do with politics! Indonesia proposes now to mix sports with politics!’ katanya saat berpidato dalam konferensi persiapan Games of the New Emerging Forces (Ganefo), 27 April 1963 di Horel Indonesia.
Maka tak perlu heran, jika kemudian Indonesia memilih memboikot pertandingan melawan Israel dalam prakualifikasi Piala Dunia 1958. “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada mereka, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” seru Bung Karno pada 1962.
Orba Perlakukan Sepak Bola Berbeda
Orde Baru memperlakukan olahraga, terutama sepak bola dengan cara berbeda. Seluruh bond sepak bola yang kemudian tergabung dalam kompetisi amatir Perserikatan dipimpin oleh personel militer. Begitu juga ketua umum PSSI. Lapangan hijau tidak dipenuhi retorika meledak-ledak yang menjadikan sepak bola sebagai alat revolusi.
Rezim militer Orde Baru menginginkan kepatuhan dan keteraturan. Maka demikianlah sepak bola diperlakukan. Kendati dikooptasi tentara dan Golkar, warna politik tidak terlalu ditonjolkan sebagaimana masa Sukarno.
Tentara memang menggelar pertandingan kompetisi sepak bola resmi, namun hanya melibatkan empat matra: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian dengan nama Piala Panglima ABRI. Mereka tidak melibatkan diri dalam kompetisi klub.
Persatuan Sepak Bola Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PS ABRI) dibentuk untuk mewakili Indonesia dalam kejuaraan atau pertandingan antarinstitusi militer internasional. Mereka sempat bertanding persahabatan dengan Persatuan Bola Sepak Angkatan Tentera Malaysia dalam turnamen Piala Wira Malindo pada 1985.
Sementara itu PSMS Medan menabrak tabu politik dengan bermain melawan klub asal Israel, Hapoel Tel Aviv, dalam pemyisihan Grup B Piala Champions Asia 1970. PSMS kalah 1-3 dan menduduki posisi runner-up grup di bawah Hapoel. Tak ada yang ribut saat itu.
Piala Dunia pun disambut tanpa banyak retorika politik. Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut Soeharto tidak begitu suka sepakbola.
“Pernah menonton bola, saat itu PON, saya lupa tahun berapa, itu terjadi keributan. Berantem, nah itu tidak disukai Soeharto. Sejak saat itu tidak pernah suka sepakbola, dan tidak lagi menonton bola di lapangan,” katanya, dikutip dari detikcom, Kamis (16/12/2010).
Cara pandang Soeharto terhadap sepak bola ini yang kemudian membuat Kukuh Ismoyo, anggota Bonek Writers Forum, berbeda pandangan dengan Fajar Junaedi. Dia yakin Orde Baru tetap akan runtuh kendati tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 1998.
“Sepertinya pada zaman itu lolosnya Indonesia ke Piala Dunia tidak akan berpengaruh banget. Hype sepakbola kita belum sekuat saat era Shin Tae-Yong untuk tim nasional. Soeharto’s downfall tetap terjadi karena rentetan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi sepak bila sepertinya tidak bakal mampu menyelamatkan rezim,” katanya.
Apalagi, lanjut Obed Bima Wicandra, dosen desain komunikasi visual Universitas Kristen Petra yang juga mantan aktivis 1998, media sosial saat itu juga belum masif untuk mendistraksi banyak hal. “Artinya, perlawanan politik saat itu berjalan organik tanpa dipengaruhi apapun,misalnya oleh peristiwa sepak bola,” katanya.
Dengan jenaka, Obed malah menyebut sepak bola bisa jadi bahan bakar perlawanan. “Siang melawan, malam menghadap televisi, Nonton piala dunianya sambil nyiapin rencana revolusi,” katanya.
Andhi Mahligai dari Bonek Jabodetabek juga menilai, saat Orde Baru berkuasa, sepakbola belum menjadi alat politik yang mumpuni sebagai pengalihan isu. “Ini karena karakter Orba yang sentralis militeristik,” katanya.
Menurut Andhi, mekanisme politik yang selalu dijaga Orba adalah stabilisasi kehidupan masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat.
“Output politik yang dihasilkan untuk dapat mengendalikan masyarakat adalah swasembada pangan dan murahnya sembako, karena itu ketika harga bahan pokok naik karena imbas nilai tukar dolar, kondisi masyarakat menjadi tidak stabil,” katanya.
Agustinus Jojo Raharjo, mantan jurnalis, mengibaratkan sepak bola sirkus pada zaman Romawi yang diperuntukkan meninabobokan rakyat. “Namun saat itu masyarakat kita tak bisa dihibur dengan roti dan sirkus sesaat. Fondasi utama, urusan kesejahteraaan dan kebebasan demokrasi secara substansial harus lebih kuat,” katanya.
Faktor ekonomi pada 1998 memang susah dibendung. “Rezim Orde Baru tetap akan runtuh karena kondisi sosial ekonomi di Indonesia sudah dalam titik nadir. Sementara intensitas tekanan militer sudah terjadi sebelum 1998 yang kemudian turut memperkuat terjadinya Reformasi,” kata Rojil Nugroho Bayu Aji, sejarawan sepak bola Universitas Negeri Surabaya.
Apalagi, lanjut Jojo, saat itu perhatian pemerintah kepada sepak bola sebagai industri tak semassif sekarang. “Terbukti saat ada benturan politik, sepak bola harus mengalah, pertandingan digelar tanpa penonton, dan final Liga Indonesia 1999 yang mempertandingkan Persebaya dengan PSIS saat itu dipindah dari Jakarta ke Manado,” katanya.
Namun, menurut Andhi Mahligai, situasi ini akan berbeda, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2002. “Mungkin Megawati akan terpilih kembali sebagai Presiden. Politisasi sepakbola sangat masif ketika telah ada otonomi daerah,” katanya.
Tak terasa PSSI sudah berusia 96 tahun hari ini 19 April 2026. Dan dua bulan lagi Piala Dunia digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sekali lagi tanpa kehadiran Indonesia. [wir/aje]
