Anies Baswedan dan Partai Baru: (Bukan) Manusia Setengah Dewa

Anies Rasyid Baswedan membuka peluang membentuk partai politik. Memang itu pilihan paling rasional untuk menghidupkan asa bertarung dalam pemilihan presiden pada 2029. Pemilihan kepala daerah di Jakarta memberi pelajaran penting kepadanya untuk tidak sepenuhnya percaya kepada partai politik, bahkan yang terlihat ideologis keagamaan sekalipun seperti Partai Keadilan Sejahtera.

Kepentingan partai politik adalah kekuasaan, dan untuk itu cita-cita maupun visi ideologis bisa ditepikan. Tidak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Tidak ada kepentingan yang abadi kecuali kekuasaan.

Partai-partai politik Indonesia hari ini persis seperti yang pernah dibayangkan Mohammad Hatta dalam risalahnya yang berjudul Demokrasi Kita:

“Partai yang pada hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar rakyat belajar merasa akan tanggungjawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat — partai-partai itu yang justru dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya.”

Hatta menulis Demokrasi Kita pada masa rezim Soekarno. Namun tabiat partai politik Indonesia rupanya tak berubah hingga saat ini. “Orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin memperoleh jaminan,” kecamnya.

Anies punya pilihan untuk bergabung dengan partai politik yang sudah tersedia. Namun tidak mudah untuk menularkan ide-ide baru maupun ideologinya di sebuah entitas yang sudah memiliki identitas kokoh. Anies bukan anak presiden yang bisa menjadi ketua umum partai dalam hitungan hari setelah bergabung.

Partai-partai baru yang belum menembus parlemen memang bisa menjadi alternatif menarik. Namun tentu saja Anies harus mau menerima kondisi partai tersebut, termasuk dalam hal ketersediaan sumber daya manusia (kader dan pengurus) yang belum tentu memiliki kualitas maupun kriteria sebagaimana diinginkannya. Tidak ada jaminan pula Anies bisa bertahan setelah partai tersebut besar berkat daya tarik elektoralnya.

Membangun partai politik sendiri memberikan kesempatan kepada Anies untuk menetapkan standar moral dan nilai-nilai yang ingin dibawanya. Dia juga bisa menetapkan kriteria dan standar sumber daya manusia yang mengelola partai itu dari tingkatan pusat hingga desa.

Tentu saja ini akan menjadi partai yang terbuka, untuk siapa saja, dengan tidak menjadikan agama sebagai basis ideologi. Sebagai mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan rektor Universitas Paramadina, Anies identik dengan kelompok pemilih Islam konservatif. Namun latar belakang pendidikan dan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 menepis semua anggapan itu.

Para pembencinya selalu menempelkan predikat ‘Bapak Politik Identitas’. Namun perolehan 40 juta suara dalam pemilihan presiden sudah cukup menunjukkan bahwa stempel tersebut tidak laku. Tingginya elektabilitanya dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun ini juga makin memperkuat sosok Anies yang melampaui cap politik identitas.

Konsolidasi Ideologis
Tidak akan sulit bagi Anies membentuk kepengurusan partai di level provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan dan desa. Mungkin penumpang gelap akan berdatangan: orang-orang pragmatis yang bergabung dengan harapan mengail keuntungan pribadi. Namun dengan menciptakan ekosistem nilai-nilai ideologis yang kuat, kehadiran orang-orang pragmatis (yang biasanya koruptif pada saat berkuasa) bisa ditekan.

Partai Keadilan Sejahtera, di luar segala kelemahannya dan pilihannya untuk menjadi pragmatis ketika memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, adalah contoh partai parlemen yang berhasil menciptakan ekosistem ideologis tersebut. Kendati masih ditemukan adanya kader partai yang berperilaku lancung, namun jumlahnya relatif paling sedikit dibandingkan partai lain.

Kompas.com pernah melansir pada 15 September 2023, politisi PKS terjerat 17 kasus suap dan gratifikasi dengan nominal Rp 97 miliar, dan satu kasus kerugian keuangan negara dengan nominal: Rp 2,8 miliar.

Bandingkan jumlah kasus suap dan gratifikasi PKB (18 kasus), Gerindra (23 kasus), PDI Perjuangan (66 kasus), Golkar (64 kasus), Nasdem (18 kasus), PAN (28 kasus), Demokrat (64 kasus), dan PPP (19 kasus).

Soliditas ideologi PKS dibangun dengan berbasis Islam modernis ala organisasi Ikhwanul Muslimin dari Mesir yang diawali dari pergerakan di masjid-masjid kampus sejak era Orde Baru. Mereka menjadi counterpart gerakan mahasiswa kiri yang bergerak melalui kelompok-kelompok studi dan pers mahasiswa.

Tentu menarik untuk menunggu model konsolidasi ideologis partai yang hendak dibangun Anies. Partai ini bakal tumbuh di tengah zaman dengan generasi yang sama sekali baru dan memiliki persepsi berbeda terhadap politik. Politik tidak lagi menjadi perhatian utama mereka.

Bahkan ada kecenderungan sebagian besar anak-anak muda dan warga negara sudah tidak percaya dengan politik, dan hanya mengikuti politik sebagai prosedur kenegaraan belaka melalui pemilu.

Sampai derajat tertentu, Anies sudah berhasil menunjukkan dalam pemilihan presiden tempo hari, bahwa apatisme dan pengabaian terhadap politik tidak ‘given‘ atau alamiah. Yang dibutuhkan publik hari ini adalah kepercayaan (trust). Maka dia membangun kepercayaan itu melalui kampanye dialogis Desak Anies yang kian hari kian diminati banyak orang, terutama anak-anak muda.

Anies memang kalah dalam pilpres. Namun menginspirasi banyak anak muda untuk melakukan gerakan-gerakan kerelawanan. Humanies adalah kelompok relawan yang terdiri atas anak-anak muda yang bergerak dalam sejumlah perisitiwa, mulai dari membantu korban bencana alam hingga korban aksi unjuk rasa melawan rezim.

Kelompok ini bergerak dalam kolektivitas tinggi. Publik bahkan tidak tahu siapa pemimpin mereka dan nama para tokoh di dalamnya. Namun tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap mereka ditandai dengan terkumpulnya ratusan juta rupiah dalam waktu beberapa jam saja setelah mereka membuka rekening donasi di media sosial.

Bagaimana mengkapitalisasi ‘trust‘ yang tumbuh terhadap Anies untuk membentuk partai politik? Ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Anies dan pendukungnya, dan ditunggu banyak orang yang sebagian berharap Anies akan gagal.

Problem Pendanaan
Beres meletakkan fondasi nilai-nilai dan ideologi, pendanaan menjadi kendala terbesar bagi Anies untuk mengoperasikan partainya. Uang adalah pelumas sekaligus bahan bakar mesin partai. Tanpa pendanaan yang cukup, partai yang dibangun Anies tidak akan ke mana-mana kendati ada di mana-mana.

Problem pendanaan ini menjadi celah bagi oligarki untuk masuk menawarkan bantuan. Tidak ada jaminan partai yang dibangun Anies tetap akan ideal begitu berutang jasa kepada oligarki. Cepat atau lambat, partai yang dibangun Anies akan menjadi partai yang mengikuti cara-cara lama, seperti tersedot dalam lubang hitam. Tak bisa keluar lagi.

Maka Anies harus mencari model pendanaan yang partisipatif. Crowd funding bisa menjadi opsi. Jika berhasil dijalankan, maka kita kembali menemukan partai yang dihidupi oleh pemilihnya sendiri. Mungkin tidak akan banyak dana yang dikumpulkan. Namun dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, dana tersebut bisa membuat mesin partai bergerak.

Namun Anies juga harus mengantisipasi langkah penjegalan oleh rezim yang menolak untuk memberikan restu. Penentuan legalitas kepartaian berada di tangan pemerintah yang melihat Anies sebagai marabahaya terhadap ambisi perpanjangan kuasa. Pada satu titik, Anies harus bersiap untuk melakukan tawar-menawar dengan penguasa, dan ini jelas tidak akan menjadi diskusi yang setara, pembicaraan dengan posisi sama rendah sama tinggi.

Jika memang demikian, maka Anies bisa mengawali ikhtiarnya dengan membentuk organisasi kemasyarakatan terlebih dulu. Meniru langkah Partai Nasional Demokrat. Pembentukan ormas ini sekaligus untuk mengecek ombak antusiasme sesungguhnuya terhadap gelombang perubahan dan nilai-nilai demokratis yang selama ini didengungkan Anies.

Mencegah Kultus Individu
Berhasil melampaui itu semua, Anies harus memastikan partai atau organisasinya memiliki regenerasi berkesinambungan dengan sistem meritokrasi yang jelas dan tidak terjebak dalam kultus individu. Tingginya kepercayaan publik berpotensi menjadikan Anies sosok ‘satrio piningit’ atau ‘dewa’ baru yang tak tersentuh dalam dunia politik Indonesia.

Rakyat Indonesia tidak lagi membutuhkan ‘satrio piningit’ atau pemimpin yang berlabel setengah dewa dengan pencitraan dan polesan kosmetik politik. Setiap pupur akan luntur, dan setiap pendewaan akan berujung kekecewaan. Bahkan mungkin juga kemarahan.

Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa ‘disentuh’, diperiksa kebijakannya tanpa rakyat takut dipersekusi secara hukum maupun sosial. Dan ini semua harus diawali dari partai yang benar-benar demokratis dan tidak bergantung pada satu sosok individu. Kekuasaan tidak boleh tunggal dan terpusat pada satu orang.

Selama ini Anies tidak pernah berbicara tentang ‘saya’ dan ‘menjadi saya’. Dia selalu mengampanyekan nilai-nilai dan bagaimana seharusnya ‘public sphere’ terbentuk. Dalam konsep Jurgen Habermas, filsuf asal Jerman, public sphere atau ruang publik menjadi syarat dasar perantara antara negara dan masyarakat yang memungkinkan publik bisa mengakses semua hal yang berkaitan dengan negara.

Dalam penampilan terbarunya di hadapan publik, Anies menyampaikan pesan itu dengan memakai kaos bertuliskan ‘We The People‘. Kami rakyat’. Frasa ini menjadi pembuka konstitusi Amerika Serikat dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari sini kita bisa berharap, Anies tidak akan terjebak dengan kultus individu bersama partai barunya. Terlebih, sebagian (besar) konstituen Anies adalah anak-anak muda kelahiran tahun 2000-an yang terpelajar dan kritis. Mereka tidak berada dalam tapal batas ideologi tertentu dan menganggap politik sebagai panggilan hati yang menyenangkan. Maka mudah sekali menemukan anak-anak muda yang sekuler dan taat beribadah berdampingan selama kampanye Anies.

Mereka akan bersedia menabrak tembok untuk Anies selama Anies setia terhadap nilai-nilai demokrasi yang selama ini diajarkan dan diyakini. Namun mereka akan menjadi musuh nomor satu Anies, jika ada pengkhianatan terhadap nilai-nilai itu.

Maka kembali ke judul esai ini: Anies Baswedan dan Partai Baru: (Bukan) Manusia Setengah Dewa. Saya merasa perlu memberikan tanda ‘buka-tutup’ pada kata ‘bukan’, karena tak ingin terburu-buru menyimpulkan, bahwa Anies tak akan seperti Jokowi: menjadi ‘manusia setengah dewa’ yang baru. Biarlah waktu mengujinya dan sejarah mencatatnya. [wir]