Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Kabupaten Jember murka, gara-gara urusan data tengkes alias stunting. Prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Jember menurut Kementerian Kesehatan mencapai 34,9 persen. Sementara data versi Dinas Kesehatan Jember hanya 7,37 persen.
“Ini bukan urusan kami terima atau tidak terima. Yang membuat kami terpukul, (ini terjadi) di tengah upaya kami menyadarkan masyarakat. Kami membutuhkan data fix betul,” kata Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi, ditulis Minggu (29/1/2023).
Komisi D sesegera mungkin memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) untuk membicarakan persoalan data ini. “Kami akan duduk bareng, bagaimana sebetulnya pola pendataan sehingga memunculkan data ini. Jangan-jangan ini jadi bumerang ke kita,” kata Hafidi.
Komisi D sudah melakukan konfirmasi awal sejumlah petugas pendataan bayi di desa. “Ketika ditanya data dari mana, kok tidak data sebenarnya, (nmereka menjawab) anggarannya dari mana (untuk mendata). Ini kan memunculkan pertanyaan yang harus terjawab,” kata Hafidi.
[berita-terkait number=”3″ tag=”stunting-jember-tertinggi-jatim”]
Anggota Komisi D Achmad Dhafi Syah sejak awal skeptis dengan data Dinkes. “Selama Covid pada 2020-2022, (stunting) kan tidak terpantau. Ujug-ujug begitu muncul data 2022 sesuai bulan timbang pada satu tahun terakhir,” katanya.
Dhafir kaget saat mendapat informasi Dinkes angka tengkes Jember hanya 7,37 persen. “Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang keliru. Baik dari cara pengukuran, faktor merekapnya, atau indikator yang dimasukkan bisa saja kurang. Saya dari awal memang meragukan,” katanya.
“Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, pemerintah menargetkan pada angka 14 persen. Logikanya kalau 7,37 persen berarti masalah stunting Jember selesai, melampaui angka nasional. Ini jadi pertanyaan: kok secepat itu. Padahal pada masa Covid tidak terpantau,” kata Dhafir.
Setelah Kemenkes merilis hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, dugaan Dhafir terbukti. “Jember tertinggi. Dua tahun sebelumnya Jember peringkat ketiga dengan 37,9 persen, Ini kan pengukuran SSGI realistis, penurunannya jadi 34 persen. Masa hasil survei Dinas Kesehatan dan pemerintah pusat njomplang sangat tinggi. Paling tidak bedanya maksimal lima persen,” katanya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”dinkes-jember”]
Dhafir meminta Dinkes mempertanggungjawabkan data yang sudah dilaporkan kepada Bupati Hendy Siswanto. “Kalau data pusat adalah rilis resmi yang saya yakin mereka punya pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Jember Koeshar Yudyarto siap memenuhi panggilan parlemen. “Sudah kami siapkan data-datanya. Tidak apa-apa, ini memang perhatian dari Dewan terhadap masyarakat Jember. Kami juga bekerja sama. Usulan apa nanti kami perhatikan juga,” katanya.
Mengapa bisa ada perbedaan data? “Ini evaluasi untuk kita. Apakah waktu pengukuran ada yang berbeda, atau pengisian datanya berbeda. Insya Allah, Maret kita timbang semua balita. Kita ukur, kita timbang, sehingga kita peroleh data lebih update lagi. Baru setelah itu ketahuan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya,” kata Koeshar.
Dinkes Jember tidak melakukan klarifikasin soal beda data ini. “Ya kita terima saja. Kita introspeksi diri. Kita lihat bagaimana pengukuran posyandu kita,” kata Koeshar.
Koeshar mengakui, tidak menutup kemungkinan ada kelemahan dalam pendataan yang dilakukan di posyandu. “Ini perlu kita evaluasi lagi,” katanya. [wir/suf]
