Jember (beritajatim.com) – Semua pihak harus menghormati hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagau persyaratan yang diatur undang-undang dalam uji untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini dikemukakan Aminurokhman, anggota DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat, usai memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan, di Hotel Luminor, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (30/5/2021). “Seleksi itu hakikatnya ada yang lulus, ada yang tidak. Ketika faktanya ditemukan seperti itu, harus menghargai,” katanya.
Aminurokhman melihat hasil tes yang membuat 75 pegawai KPK itu tak lulus dalam aspek normatif. “Ketika diuji dengan materi yang ada dan belum memenuhi syarat, otomatis dia harus menerima konsekuensinya,” katanya.
Menurut Aminurokhman, instrumen seleksi tes wawasan kebangsaan adalah ranah Badan Kepegawaian Nasional. Tes ini juga berlaku untuk calon pegawai negeri sipil reguler. “Ada yang lulus dan ada yang tidak,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kpk”]
Terkait Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan bhinneka tunggal ika, Aminurokhman menegaskan perlunya upaya terus-menerus untuk membumikan dan menguatkannya. Namun penguatan itu tak perlu meniru era Orde Baru.
“Kita melihat sisi lain. Pada era rezim Orde Baru, Pancasila sudah luar biasa membumi. Tapi saking membuminya ada hal-hal yang tidak tepat juga, karena semuanya dilihat dari satu sudut pandang,” kata Aminurokhman.
Pemerintah era reformasi mengupayakan Pancasila dipahami secara utuh oleh masyarakat, terutama generasi milenial. “Sekarang BPIP sedang merumuskan program-program strategis yang akan disosialisasikan ke seluruh lapisan melalui pemerintah provinsi dan kabupaten-kota,” katanya. [wir/ted]
