Jember (beritajatim.com) – Bambang Haryadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk menyerahkan Bandara Notohadinegoro agar dikelola PT Angkasapura.
“Syarat utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah adalah perputaran ekonomi, dan yang harus ditopang utama adalah transportasi. Apa pun yang akan kita buat di suatu wilayah pendukung utamanya adalah transportasi,” kata Bambang, Sabtu (27/1/2024).
“Saya berharap bandara Jember bisa beroperasi kembali. Kita harus melakukan riset dan telaah lebih mendalam apa yang menyebabkan bandara ini tidak berjalan. Saya mendorong Pemkab Jember untuk bisa bekerja sama dengan Angkasapura agar pengelolaannya lebih profesional, karena memang mereka adalah BUMN yang berpengalaman dalam pengelolaan bandara seperti di Banyuwangi,” kata Bambang.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijaya menyatakan, pihaknya sudah berinisiatif menyerahkan Bandara Notohadinegoro ke Angkasapura. “Kami memang tahun kemarin mencoba menyerahkan bandara dengan seluruh aset barang milik daerah mulai dari bangunan dan personel kepada PT Angkasapura. Namun sampai saat ini belum ada jawaban,” katanya.
Agus menduga pemerintah pusat mempelajari usulan ini. “Ini kan aset Pemkab Jember. Mungkin pusat mempelajari dari aspek kedekatannya dengan bandara di Banyuwangi dan Malang. Status tanah dan aset yang ada juga harus dievaluasi pusat. Personel kita juga banyak yang sertifikasinya kedaluwarsa dan harus diperpanjang,” katanya.
Sementara itu Bambang yakin, jika Bandara Notohadinegoro diserahkan ke Angkasapura, persoalan polemik kepemilikan aset lahan dengan PT Perkebunan Nusantara XII akan berakhir. “Angkasapura dan PTPN sama-sama badan usaha milik negara. Jadi mereka satu di bawah Kementerian BUMN. Jadi tidak perlulah kita berkeras hati untuk memiliki bandara, tapi bersikukuh memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
“Mendingan kita punya bandara yang beroperasi, walau punya BUMN. Daripada kita memiliki bandara, tapi tidak beroperasi. Kalau BUMN dengan BUMN, saya pikir kerjasamanya sama, jauh lebih mudah. Pasti ditengahi Kementerian BUMN,” kata Bambang.
“Pelepasan aset milik negara itu tidak mudah. Harus melalui banyak persetujuan, mulai dari DPR RI hingga Kementerian Keuangan. Namun ketika yang mengelola bandara adalah BUMN, dan pemlik lahannya adalah PTPN XII yang juga BUMN, saya pikir tak ada masalah. Tak ada aset yang terakuisisi. Mereka bisa melakukan MOU langsung di bawah Kementerian BUMN,” kata Bambang.
Bambang mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk berkomunikasi dengan Kementerian BUMN. “Saya sebagai wakil rakyat dari Jember, siap memfasilitasi. Saya akan minta bantuan teman-teman Komisi VI. Atau saya sendiri yang akan bicara dengan Pak Erick Thohir terkait operasional bandara ini,” katanya.
Pria berkacamata ini berjanji akan berkomunikasi dengan Kementerian BUMN, jika kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jember-Lumajang. “Saat ini kami sudah berkomunikasi. Kami minta penerbangan dibuka, dan direktur utama Citilink sangat welcome,” kata Bambang.
Bambang meminta Pemkab Jember tak khawatir kehilangan aset bangunan yang dibangun selama empat masa pemerintahan bupati, yakni Samsul Hadi Siswoyo, MZA Djalal, Faida, dan Henduy Siswanto. “Itu bisa dihitunglah. Itu kan uang rakyat Jember juga. Bisa dilakukan kerja sama juga. Tapi intinya pengelolaan bandara diserahkan ke Angkasapura agar lebih profesional dan bisa meminimalisir terjadinya silang pendapat soal kepemilikan lahan,” katanya.
Pemkab Jember bisa meminta skema PI (Participating Interest) dalam pengelolaan bandara. “Daripada kita rugi, setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk perawatan tapi tidak berfungsi. Mendingan kita serahkan pengelolaannya ke Angkasapura,” kata Bambang. [wir]
