Blitar (beritajatim.com) – Gembar-gembor efisiensi anggaran yang didengungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar di tengah krisis fiskal dinilai hanya isapan jempol belaka. Slogan itu hancur oleh fakta bahwa Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar justru naik hingga Rp3 miliar lebih, yang salah satu peruntukannya yaitu pengadaan mobil dinas untuk Wakil Wali Kota (Wawali), Elim Tyu Samba.
Kebijakan itu pun mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dan sejumlah pihak. Salah satunya dari pengamat politik Tijanto.
Tijanto melontarkan kritik keras terhadap kebijakan peningkatan anggaran tersebut, terutama untuk pengadaan mobil dinas. Ia menilai langkah Pemkot Blitar ini sangat kontradiktif dan menunjukkan prioritas kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat miskin.
“Singkatnya, klaim efisiensi anggaran menjadi kontradiktif. Kenaikan anggaran ini bukan hanya masalah angka, tetapi terkait prioritas kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat, terutama kaum miskin dan rentan,” tegas Tijanto, Rabu (29/10/2025).
Tijanto bahkan menyebut langkah kebijakan ini sebagai bukti kegagalan serius Pemkot Blitar dalam memegang amanah publik. Pria yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut pun meminta Pemkot Blitar segera berbenah.
“Pemerintah tidak boleh menjadikan kenyamanan pejabat sebagai prioritas di atas kesejahteraan rakyat!” serunya.
Kritik ini semakin tajam mengingat Pemkot Blitar sebelumnya mewacanakan akan mengevaluasi program bantuan sosial Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) akibat pemotongan dana transfer dari pusat yang mencapai lebih dari Rp114 miliar.
“Setiap rupiah dari APBD mestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat program kesejahteraan sosial, bukan untuk memperbesar ruang gerak birokrat yang sudah nyaman,” jelas Tijanto.
Ia mendesak perlunya pengawasan ketat dan transparansi total terhadap penggunaan anggaran kontroversial ini.
“Hal ini menjadi bukti perlunya pengawasan ketat. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan detail dan pertanggungjawaban atas keputusan yang menimbulkan kerugian sosial serta melemahkan sistem jaring pengaman sosial,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes pun membeberkan alasan kenapa anggaran Bagian Umum Setda naik hingga lebih dari Rp.3 miliar. Selain untuk penerimaan tamu-tamu, menurut Widodo peningkatan anggaran itu juga digunakan untuk pengadaan mobil dinas Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar.
“Penambahan di bagian umum Sekretariat Daerah selain untuk tamu-tamu daerah juga untuk kendaran baru Operasional Kepala Daerah berupa Mobil Wawali,” ungkap Widodo, pada Selasa (28/10/2025).
Menurut Widodo kenaikan anggaran sebesar Rp.3 miliar lebih itu terjadi karena adanya pengalokasian pengadaan kendaraan dinas untuk Wawali Blitar yakni Elim Tyu Samba. Namun demikian Widodo tidak menjabarkan besaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan mobil dinas Wawali Blitar.
“Sedangkan Pak Wali Kota belum dibelikan mobil,” tegasnya. [owi/beq]
