Malang (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya menuntut kebijakan Wakil Rektor (Warek) 3 Universitas Brawijaya (UB) yang dinilai mengancam demokrasi mahasiswa. Hal itu disampaikan oleh Rafly Rayhan Al Khajri selaku presiden eksekutif mahasiswa (EM) UB.
Rafly Rayhan menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi di kampus UB pada Kamis (22/6/2023). Aksi tersebut bertujuan untuk menyadarkan mahasiswa bahwa kampusnya sedang tidak baik-baik saja. Ia menilai kampus UB mengalami cedera demokrasi mahasiswa.
“Kemudian yang kedua kami ingin menyadarkan pemangku kebijakan dalam hal ini Wakil Rektor 3, bahwa beliau adalah bapak kami yang seharusnya melindungi, menjamin setiap kreativitas, dan kebebasan ekspresi yang. Bukan justru melakukan intimidasi atau ancaman berkaitan dengan akademik,” ujar perwakilan mahasiswa UB ini saat konferensi pers, Rabu (21/6/2023).
Ia menceritakan salah satu fungsionarisnya mengalami ancaman dari Warek 3 saat akan meminta tanda tangan surat peminjaman tempat. Menurutnya hal itu sebagai bukti bahwa Warek kemahasiswaan akan melakukan pembekuan bahkan menghalang-halangi penggunaan fasilitas untuk mahasiswa Brawijaya.
Pihaknya pun merasa seolah dihalang-halangi ketika tanggal 9 Juli akan melakukan sidang kabinet paripurna dengan menggunakan gedung widyaloka. Padahal dia sudah mengajukan permohonan peminjaman gedung pada Rabu, 21 Juni 2023, tetapi ditolak mentah-mentah bahkan dengan makian.
“Warek 3 meminta kami untuk mentakedown beberapa postingan kemudian mendudukan fungsionaris kami. Bahkan fungsionaris kami dimintai, nama, NIM fakultas dan minta stafnya untuk mencari nama anak ini di fakultasnya. Bayangkan untuk apa tujuannya kalau bukan untuk melakukan intimidasi atau ancaman,” tegas Rafly Rahyan.
Sebelumnya, Warek 3 UB atau Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Setiawan Noerdajasakti telah membantah dugaan pembekuan program EMUB. Namun, menurut presiden EM UB ini, klarifikasi itu tidak substansial dan tidak menjawab setiap keresahannya. Dia mengklaim saat ini telah memiliki data dan akan dibeberkannya saat aksi besok.
BACA JUGA:
UB Malang Komitmen untuk Keterbukaan Informasi Publik
“Kami akan menunjukkan data-data itu dan meminta Warek 3 menandatangani piagam kedaulatan mahasiswa tepat pada momentum hari lahirnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Kami pastikan data yang kami miliki itu valid, sebab itu dilegitimasi oleh Warek 3 ketika menawarkan damai dengan menandatangani semua proposal yang kami ajukan sejak awal, dengan catatan kami men-tagdown kritik yang sudah disampaikan di media sosial,” ujarnya.
Jika Warek 3 jika enggan menandatangani piagam kedaulatan, ia mengancam akan meningkatkan eskalasi pergerakan. Sekaligus menuntut Rektor untuk segera mengambil tindakan strategis terhadap Warek Kemahasiswaan. Menurutnya perbuatan dari Warek 3 mengancam kedaulatan mahasiswa dan memperburuk hubungan mahasiswa dengan Rektorat.
BACA JUGA:
Mahasiswa UB dan Komunitas Envigreen Temukan 200 Kg Sampah Plastik di Gang Kepuh Malang
“Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa apabila Wakil Rektor 3 di media mengatakan beliau fokus dengan prestasi mahasiswa, saya berani menyampaikan bahwa banyak mahasiswa berprestasi yang mengeluhkan dana prestasi mereka tidak dicairkan oleh WR III atau oleh rektorat. Apa yang disampaikan oleh bapak WR 3 di media itu adalah kebohongan belaka,” katanya.
Rafly menyampaikan, sejauh ini dari pihak Warek 3 belum ada surat secara tertulis terkait pembekuan EM UB. Namun, yang bersangkutan enggan menandatangani kegiatan mahasiswa jika mereka terus melakukan kritik. “Keterangan itu tidak pernah disampaikan secara tertulis. Tetapi terus disampaikan kepada staf kami, kepada saya pribadi, bahkan kami punya bukti percakapan itu,” tutup presiden mahasiswa tersebut. [dan/suf]
