Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terlihat sedih melihat gedung Pemkab Kediri yang terbakar, dalam video di instagramnya terlihat dia sedang menitikkan air matanya melihat puing gedung yang gosong akibat dibakar massa.
Yang mengejutkan lagi pelaku pembakaran adalah pelajar yang masih berusia belia yang masuk ke ruangannya dan membakar dengan santai.
Mas Dhito adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpilih selama dua periode 2021-2025 dan 2025-2030. Dia juga merupakan anak dari politisi gaek Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta 2025-2030.
Hal yang sama juga terjadi di sejumlah kota besar di Jawa Timur seperti Blitar, Tulungagung maupun Surabaya.
Di Surabaya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak terlihat menemui sejumlah pelaku kerusuhan dengan pembakaran yang rata-rata masih berusia pelajar bahkan ada yang duduk di bangku SMP.
Kerusuhan Dikendalikan Algoritma
Budiman Sudjatmiko eks pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjabat Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) pemerintahan Prabowo-Gibran, menilai kerusuhan terakhir yang terjadi di Indonesia merupakan peristiwa unik dan berbeda dari demonstrasi pada masa reformasi 1998.
Menurut Budiman, meski sama-sama lahir dari keresahan publik, kerusuhan kali ini tidak memiliki kepemimpinan yang jelas, berbeda dengan gerakan mahasiswa dan pro-demokrasi pada era 1990-an.
“Ini adalah peristiwa kerusuhan unik terbesar pertama dalam sejarah Indonesia modern,” kata Budiman. “Kenapa berbeda dengan periode kami saat melakukan demonstrasi? Jelas pimpinannya, jelas visi misinya. Saya dulu bikin PRD dengan teman-teman, bikin manifestonya, tuntutannya, hingga analisa politik, ekonomi, sejarah, dan geopolitiknya. Sehingga kami menuntut Orde Baru harus berhenti, harus ada demokrasi multi seperti 1998,” ujarnya dalam acara talk show di stasiun televisi Inews dengan host Aiman Wicaksono.
Budiman menjelaskan, pada zamannya struktur gerakan lebih tertata. “Jelas pimpinannya, jelas logistiknya, jelas sekretaris jenderalnya sehingga ada pertanggungjawaban personal,” katanya.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada kerusuhan terakhir. Budiman menilai, aksi ini mungkin menjadi demonstrasi pertama di Indonesia di mana faktor teknologi turut berperan besar.
“Kalau kita lihat perkembangannya, ini mungkin demonstrasi pertama di mana bukan cuma manusia yang bisa mengendalikan, tapi algoritma,” tegasnya.
Pernyataan Budiman ini memperlihatkan kekhawatiran baru dalam dinamika politik dan sosial Indonesia, di mana perkembangan teknologi dan algoritma media sosial dinilai berpotensi memengaruhi arah dan eskalasi protes massa.
Hingga pada akhirnya Tik Tok harus mematikan kanal live untuk meredam eskalasi protes yang tak terkendali. Platform Tik Tok selama ini membuka fitur live untuk mendapatkan gift jika video yang diunggah adalah otentik hingga masuk FYP.
Kemenkominfo juga telah membatah jika penutupan fitur live di Tik Tok atas kendali dari pemerintah. Saat ini fitur live di Tik Tok telah dibuka kembali.
AI di Tengah Protes Global, Antara Senjata Rezim dan Alat Perlawanan
Dalam beberapa tahun terakhir, demonstrasi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) bukan lagi sekadar inovasi teknologi, melainkan arena baru dalam kontestasi politik.
Dari Hong Kong hingga Belarus, AI hadir sebagai senjata sekaligus perisai—digunakan oleh rezim untuk memperkuat kontrol, dan oleh rakyat untuk melawan dominasi tersebut.
Contoh paling jelas terlihat di Hong Kong pada 2019. Ribuan demonstran merobohkan “smart lamp posts” yang mereka curigai dilengkapi sensor dan kamera untuk mengawasi pergerakan massa.
Pemerintah memang membantah bahwa tiang lampu itu memiliki teknologi pengenalan wajah.
Namun, kecurigaan publik semakin menguat ketika otoritas justru memberlakukan larangan penggunaan masker dan penutup wajah, bahkan hingga masa pandemi COVID-19.
Kebijakan ini seolah mengonfirmasi bahwa pengawasan digital benar-benar menjadi bagian dari strategi meredam aksi protes.
Kisah berbeda datang dari Belarus pada 2020, setelah pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan.
Saat aparat dituding melakukan kekerasan, sekelompok aktivis berusaha membalikkan keadaan.
Seorang seniman digital, Andrew Maximov, bahkan membuat simulasi video tentang bagaimana AI bisa digunakan untuk mengenali wajah polisi yang berusaha menyembunyikan identitas.
Pesannya sederhana namun tajam: jika negara bisa memantau rakyat, maka rakyat juga punya potensi menggunakan teknologi untuk menuntut akuntabilitas.
Fenomena ini sejalan dengan analisis akademisi seperti Steven Feldstein yang menyebut “digital repression”sebagai wajah baru otoritarianisme.
Ia menekankan bagaimana Tiongkok mengekspor teknologi pengawasan berbasis AI ke berbagai negara sebagai strategi geopolitik.
Sementara Nicholas Wright dalam Foreign Affairs menilai AI bisa menjadi “alternatif kredibel” bagi negara otoriter untuk menantang model demokrasi liberal.
Namun, yang sering dilupakan adalah kenyataan bahwa teknologi tidak otomatis berpihak pada salah satu sisi.
Di satu sisi, AI memperkuat cengkeraman rezim dengan disinformasi, pengawasan, dan kontrol digital.
Di sisi lain, AI juga membuka peluang baru bagi masyarakat sipil untuk mengorganisasi diri, melawan narasi palsu, bahkan mengekspos pelanggaran aparat.
Sayangnya, banyak pembuat kebijakan masih melihat AI hanya dari kacamata represi.
Mereka kurang mengeksplorasi bagaimana teknologi yang sama bisa menjadi alat revolusioner bagi gerakan demokratis.
Padahal, dilema ini akan terus berulang: apakah negara-negara demokrasi harus terlibat dalam bentuk “intervensi digital” untuk membantu protes di negara otoriter, ataukah mereka harus menjaga jarak demi menghormati kedaulatan?
Bagi saya lebih penting adalah merumuskan prinsip etis yang jelas: bagaimana AI digunakan di dalam negeri, bagaimana teknologi ekspor dikendalikan agar tidak memperkuat represi, dan bagaimana solidaritas global bisa terbangun melalui kerangka multilateral.
Protes di Hong Kong, Belarus, Sudan, dan Aljazair dan protes di Indonesia memberi satu pelajaran penting: AI adalah arena pertarungan politik yang tak terhindarkan.
Pada awal dekade lalu, dunia sempat optimis bahwa media sosial akan menjadi alat demokratisasi paling ampuh. Twitter dan Facebook dianggap sebagai medium pembebasan, sebagaimana terlihat saat Arab Spring 2011.
Dari ruang digital, koordinasi massa bisa berubah menjadi demonstrasi nyata di jalanan.
Namun, optimisme itu kini telah berganti kecemasan. Media sosial yang dahulu diyakini sebagai sarana penguat demokrasi, kini justru menjadi arena penyebaran disinformasi.
Pemerintah otoriter di berbagai belahan dunia memanfaatkan platform digital untuk mengaburkan kebenaran, memperkecil citra skala protes, hingga mendiskreditkan demonstran dengan kabar bohong.
Fenomena ini bukan hal baru. Sejak “Twitter Revolution” di Iran tahun 2009, sudah muncul tuduhan bahwa rezim menyebarkan konten palsu, seperti video demonstran yang diduga membakar foto Ayatollah Khomeini.
Walau dibantah, narasi tersebut berhasil menggoyahkan dukungan publik moderat terhadap gerakan protes.
Yang berbeda hari ini adalah eskalasi dan kecanggihan manipulasi digital.
Jika dulu akun palsu hanya dikelola manual atau sekadar bot sederhana yang me-retweet pesan seragam, kini teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat disinformasi semakin meyakinkan.
Laporan Oxford Internet Institute (2019) mencatat manipulasi media sosial terorganisir terjadi di 70 negara: 87% menggunakan akun manusia, 80% bot otomatis, dan 11% akun “cyborg” gabungan manusia dan bot.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dengan hadirnya model bahasa alami (Natural Language Generation/NLG) seperti GPT-2, bot dapat membuat cuitan singkat atau balasan yang tampak ditulis manusia.
Perbedaan antara opini asli warga dan propaganda otomatis menjadi semakin kabur.
Inilah yang oleh ilmuwan komputer Emilio Ferrara disebut sebagai lompatan kualitatif dalam peran bot: dari sekadar penyebar spam, menjadi peniru manusia yang sulit dikenali.
Akibatnya, ruang publik digital kini rawan dibanjiri suara-suara palsu.
Algoritma platform media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan justru memperkuat efek ini.
Bagi rezim otoriter, kondisi ini adalah senjata ampuh: mereka bisa menciptakan kesan bahwa protes hanya dilakukan segelintir orang, sementara mayoritas publik mendukung pemerintah.
Pertanyaannya, apakah demokrasi masih bisa bertahan di tengah badai disinformasi yang semakin canggih ini? Menurut saya, ada dua tantangan utama:
- Literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar publik mampu mengenali manipulasi.
- Tanggung jawab platform media sosial tidak bisa lagi diabaikan. Algoritma yang mendorong polarisasi harus dikaji ulang, bukan semata demi keuntungan iklan.
Dari “Twitter Revolution” hingga “era bot AI”, kita belajar bahwa teknologi bukanlah penentu tunggal arah sejarah. Teknologi bisa menjadi alat pembebasan maupun penindasan, tergantung siapa yang menguasainya.
Kini, pilihan ada di tangan kita: membiarkan ruang publik direbut propaganda digital, atau memperjuangkan agar media sosial kembali menjadi wadah demokrasi yang sehat.
Demokrasi bisa runtuh atau justru menguat, tergantung pada siapa yang lebih mampu menguasai dan mengarahkan teknologi ini.
Teddy Ardianto H
Redaktur Pelaksana beritajatim.com
Dosen Praktisi Mobile Journalism di Fikom UKWM Surabaya
