Blitar (beritajatim.com) — Alur panjang ketidakpastian administrasi yang sempat membayangi olahraga Kota Blitar akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar resmi memenuhi janjinya dengan mengeksekusi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp.2,8 miliar tepat setelah pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar periode 2026–2030 resmi dikukuhkan pada Selasa (27/10/2026).
Langkah ini menjadi angin segar sekaligus ujian bagi jajaran pengurus baru. Pasalnya, di balik seremoni pelantikan tersebut, publik olahraga terus menuntut pembuktian atas komitmen Pemkot Blitar dan kepengurusan baru dalam mengawal pencairan sisa dana hibah serta menggenjot persiapan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Penandatanganan NPHD yang sempat tertahan hingga pasca-pengukuhan akhirnya diteken langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menepis anggapan adanya hambatan sengaja dalam pencairan anggaran ini. Ia menegaskan bahwa skema penahanan tersebut murni merupakan prosedur baku tertib administrasi.
“Memang penandatanganannya itu harus dilakukan setelah pengukuhan dan pelantikan. Karena ada SK, kalau belum dilantik itu masih belum resmi. Sehingga setelah dilantik, baru ada proses penandatanganan bersama dana hibah antara Kadispora dengan Ketua KONI,” jelas Tri Iman.
Secara kalkulasi, total pagu hibah tahunan memang dipatok sebesar Rp2,8 miliar. Namun, karena sebagian dana telah terserap pada masa kepengurusan terdahulu, pencairan tahap selanjutnya akan disesuaikan dengan sisa anggaran riil setelah dikurangi kegiatan yang sudah berjalan.
Dengan telah terpenuhinya janji hibah dari Pemkot Blitar, bola kini berada di tangan KONI Kota Blitar. Ketua KONI, Elim Tyu Samba, mendesak agar proses pencairan fisik anggaran dapat segera dituntaskan tanpa jeda birokrasi berbelit. Pasalnya, para atlet kini tengah berpacu dengan waktu dalam pemusatan latihan kota (Puslatkot).
“Ini tadi baru saja diselenggarakan penandatanganan NPHD. Kita menunggu dari Pemerintah Kota Blitar, harapannya ya sesegera mungkin. Karena ini sudah dekat waktunya menuju Porprov, atlet-atlet sudah konsen ke pelatihan,” tegas Elim.
Meski masalah dana hibah mulai terurai, kepengurusan baru masih dihadapkan pada persoalan krusial lain, yakni kejelasan kantor sekretariat. Gedung lama KONI dipastikan tidak bisa lagi digunakan karena harus dikembalikan untuk kebutuhan rumah dinas Korem/Brigif.
Pemkot Blitar memang berjanji akan memberikan fasilitas pinjam pakai gedung baru yang mampu menampung sekretariat KONI sekaligus kantor cabang olahraga (cabor). Namun, hingga pelantikan usai, lokasi pasti untuk markas baru tersebut belum juga ketok palu.
“Kebijakan Wali Kota adalah memberikan pinjaman tempat. Untuk lokasinya masih akan kami bicarakan bersama pengurus KONI untuk mencari alternatif terbaik,” ujar Tri Iman.
Lunasnya janji hibah Rp2,8 miliar dari Pemkot Blitar menandai berakhirnya tahap awal penataan olahraga di Kota Blitar. Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana kepengurusan baru mengonversi anggaran dan fasilitas pemerintah tersebut menjadi pundi-pundi medali di ajang Porprov mendatang. (owi/ian)
