Jember (beritajatim.com) – Bupati Jember Hendy Siswanto menemui langsung para anggota Sarikat Buruh Musilimin Indonesia (Sarbumusi) yang berunjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (1/3/2023).
Hendy sebenarnya sedang mengikuti rapat koordinasi via daring dengan pemerintah pusat. Namun ia meminta izin untuk meninggalkan rapat sebentar untuk menemui pengunjuk rasa.
Kehadiran Hendy disambut meriah oleh para demonstran. Mereka memintanya naik ke atas truk komando untuk berpidato. Semula Hendy menolak dengan alasan sakit pada bagian kaki. Namun akhirnya dengan ditemani Kepala Badan Kesatuan Bangsa Edi Budi Susilo, ia memilih menuruti permintaan para demonstran.
Dalam orasinya yang menggunakan bahasa Indonesia dan Madura, Hendy meminta para buruh untuk tetap bersabar. “Orang Jember nomor satu harus pandai bersyukur kepada Gusti Allah. Orang Jember harus sabar,” katanya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”sarbumusi”]
“Kita semua harus bersabar. Sekarang kita masih diberi kesehatan Gusti Allah, harus bersabar dan bersyukur. Harus bersyukur diberi sehat. Penduduk Jember ini 2,6 juta orang harus dibantu semua. Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jember,” kata Hendy.
Hendy menambahkan, pelayanan itu bukan untuk kelompok tertentu, melainkan seluruh masyarakat. “Uang anggaran di Jember ini terbatas. Harus diatur agar bermanfaat untuk banyak orang,” katanya.
Hendy mengaku hanya memperbaiki hal-hal yang masih kurang selama ini di Jember. “PDP (Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan) sakit sudah lama. PDP sudah cukup lama bermasalah, punya masalah banyak, dan punya problem banyak atas nama perusahaan,” katanya.
“PDP punya niat menyejahterakan karyawan dan perusahaannya harus berhasil. Tapi saya jadi bupati, PDP sudah begini kondisinya. Lalu ada Covid. Mulai April 2022, kita (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1. Baru mulai ada transaksi. PDP mulai membetulkan diri kondisi keuangannya,” kata Hendy.
“Pemkab Jember terus berusaha agar PDP tetap eksis. Harus bisa hidup terus. Tentu dengan keuangan kemampuan PDP. Pemkab Jember berusaha membantu PDP agar tetap hidup dan harus mengikuti peraturan. Tidak boleh PDP punya program tapi menyalahi aturan, punya program yang PDP tidak mampu membayar,” kata Hendy.
Hendy menegaskan, Kahyangan tidak akan dijual. “Ini bupati dari Jember, mengucapkan apa adanya. Bupati tidak menyembunyikan sesuatu. Ini kondisi PDP. Pemkab Jember sudah melakukan pemilihan direksi. Bukan saudara saya yang menjadi direksi. Direksi diuji betul. Silakan diperiksa, kalau direksinya orangnya bupati. Tidak ada. Itu diuji sesuai regulasi. Tujuannya memperbaiki PDP lebih bagus,” katanya.
Bupati Hendy meminta Sarbumusi mendukung pembenahan Kahyangan. “Anda melakukan kegiatan (demo) seperti ini bagus, mengingatkan kita semua. Mengingatkan bupati dan PDP supaya lebih bagus ke depan,” katanya.
Soal pemberlakuan upah minimum kabupaten (UMK) di Jember, Hendy menyebut dirinya sebagai orang yang pertama kali menandatangani persetujuan nominal upah Rp 2,5 juta lebih per bulan. Namun ia mengingatkan, banyak perusahaan yang dalam kondisi pemulihan setelah pandemi berakhir.
“Kalau uangnya (uang perusahaan) tidak cukup, tidak mungkin digaji segitu. Dengan adanya pandemi Covid, semua perusahaan di Jember menyesuaikan diri agar bisa bertahan dengan membayar sesuai kemampuan dulu dan terus melakukan perbaikan. Kami pemkab akan terus mengawal,” kata Hendy.
Orasi Hendy sempat terhenti saat azan duhur terdengar dari Masjid Al Baitul Amien. Usai azan, ia menegaskan, bahwa pemerintah daerah sudah menyetujui penyertaan modal untuk Kahyangan. “Tapi uang itu harus dipertanggungjawabkan. Bantu PDP. Bagaimana caranya? Jaga kopi agar tidak sampai hilang. Kebun itu milik kita semua. Dijaga. Laporkan polisi kalau ada yang mencuri,” katanya.
Hendy mengingatkan, kebun PDP mencapai empat ribu hektare. “Perlu bantuan teman-teman semua untuk menjaga. Tanaman dijaga kalau bisa menghasilkan banyak,” katanya. [wir/kun]
