Ngawi (beritajatim.com) – Selain mengecek penanganan stunting di Desa Gempol, Kecamatan Karangjati Ngawi, Jawa Timur pada Jumat (10/2/2023), Muhadjir Effendy turut menyoroti tingginya kemiskinan ekstrim di Ngawi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) itu menganggap perlu penanganan khusus.
Dari data yang disampaikan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, data kemiskinan ekstrim di Ngawi masih di angka 12.000 jiwa atau setara dengan 4.000 kela keluarga (KK). Menurut Menko PMK Muhadjir, penanganan kemiskinan ekstrim tidak boleh pilih-pilih. Seluruh desa yang menjadi lokus kemiskinan ekstrim harus ditangani sungguh-sungguh.
“Baik dari sisi pengurangan beban pengeluaran, maupun pemasukan, juga semisal ada kawasan yang belum layak secara lingkungan seperti sanitasi, air bersih, jamban, saya minta agar iru juga diselesaikan,” kata Menko PMK Muhadjir, Jumat (10/2/2023).
[berita-terkait number=”5″ tag=”kemiskinan”]
Semisal dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), lanjut Muhadjir, bisa diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kemenko PMK.
Muhadjir juga meminta agar dana desa digunakan semaksimal mungkin. Dirinya mengaku sudah meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk menginstruksikan agar dana desa difokuskan untuk 3 hal.
“Yaitu ketahanan pangan, penurunan stunting, dan penghilangan kemiskinan ekstrim. Iru semua sesuai dengan program Mendes yakni SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. Yang targetnya desa tanpa kemiskinan, tanpa stunting,” terang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Menko PMK Muhadjir menyebut, 3 hal yang disarankan jadi fokus dalam penggunaan dana desa itu bisa dilakukan secara simultan. Semisal, proyek padat karya dana desa, bisa dilaksanakan untuk menangani kemiskinan ekstrim dan stunting.
“Maksudnya, yang jadi garapan jangan hanya infrastruktur saja. Apalagi yang dibangun itu gapura, saya kira tidak terlalu tepat. Jadi, sebaiknya misal ada keluarga yang belum punya jamban, ya bangun jamban itu saja. Yang mengerjakan wsrga yang miskin itu tadi. Sehingga, kemiskinan tertangani berikut pencegahan stunting juga jalan,” katanya.
Dia juga mencontohkan simultan dari ketahanan pangan dan penanganan stunting. Semisal ada ternak lele yang hasilnya digunakan untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita. “Serta bisa membanguna ketahanan pangan,” lanjutnya.
Terakhir, Menko PMK Muhadjir sudah meminta izin pada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar warga miskin bisa dapat bantuan multi support. “Sehingga tak hanya PKH dapat bantuan berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) tapi juga dari BLT Dana desa,” pungkasnya. (fiq/kun)
