Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Kesehatan setempat mempertanggungjawabkan data tengkes alias stunting yang dilaporkan kepada bupati. Ini terkait dengan keberlanjutan alokasi anggaran penanganan tengkes dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
Berdasarkan data Dinkes yang dilaporkan kepada Bupati Hendy Siswanto tertanggal 9 Januari 2023, angka tengkes di Jember hanya 7,37 persen. Anggota Komisi D Achmad Dhafir Syah skeptis dengan data itu. “Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang keliru. Baik dari cara pengukuran, faktor merekapnya, atau indikator yang dimasukkan bisa saja kurang. Saya dari awal memang meragukan,” katanya.
Dhafir meminta Dinkes mempertanggungjawabkan data yang sudah dilaporkan kepada Bupati Hendy Siswanto. “Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, pemerintah menargetkan pada angka 14 persen. Logikanya kalau 7,37 persen berarti masalah stunting Jember selesai, melampaui angka nasional. Ini jadi pertanyaan: kok secepat itu. Padahal pada masa Covid tidak terpantau,” katanya.
“Kalau data Dinkes itu dipertahankan, maka tahun depan anggaran stunting kita hapus. Kalau sudah berhasil, ngapain kita anggarkan? Logikanya sudah melampaui target nasional,” kata Dhafir.
[berita-terkait number=”3″ tag=”stunting-jember-tertinggi-jatim”]
Pertanggungjawaban itu semakin mendesak, karena ternyata Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 justru menunjukkan angka tengkes di Jember tertinggi di Jawa Timur yakni 34,9 persen. Dhafir menduga ada yang keliru dalam pengukuran yang dilakukan Pemkabn Jember. “Pasti ada sesuatu yang keliru. Baik dari cara pengukuran, faktor merekapnya, atau indikator yang dimasukkan bisa saja kurang. Saya dari awal memang meragukan,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Jember Koeshar Yudyarto siap memenuhi panggilan parlemen. “Sudah kami siapkan data-datanya. Tidak apa-apa, ini memang perhatian dari Dewan terhadap masyarakat Jember. Kami juga bekerja sama. Usulan apa nanti kami perhatikan juga,” katanya.
Baca Juga: Bupati Jember: Penanganan Stunting Harus Lebih Serius dari Covid-19
Mengapa bisa ada perbedaan data? “Ini evaluasi untuk kita. Apakah waktu pengukuran ada yang berbeda, atau pengisian datanya berbeda. Insya Allah, Maret kita timbang semua balita. Kita ukur, kita timbang, sehingga kita peroleh data lebih update lagi. Baru setelah itu ketahuan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya,” kata Koeshar.
Dinkes Jember tidak melakukan klarifikasin soal beda data ini. “Ya kita terima saja. Kita introspeksi diri. Kita lihat bagaimana pengukuran posyandu kita,” kata Koeshar.
Koeshar mengakui, tidak menutup kemungkinan ada kelemahan dalam pendataan yang dilakukan di posyandu. “Ini perlu kita evaluasi lagi,” katanya. [wir/suf]
