Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni disambati warga soal kondisi balai RW di Rungkut Lor, Kecamatan Rungkut. Warga mengeluhkan kondisi sejumlah balai RW sudah tidak layak, meski memiliki peran yang vital.
Toni mengakui balai-balai RW memang sangat membutuhkan intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya. Sayangnya, karena persoalan alas hak membuat intervensi terhadap balai RW tidak bisa dimasukkan dalam APBD.
“”Padahal balai-balai RW juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar PAUD, artinya balai RW juga berfungsi sebagai tempat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan bernegara,” kata Toni saat reses di Rungkut, ditulis Kamis (26/1/2023).
Soal kendala ini, Toni akan meminta peran CSR dari sejumlah perusahaan yang berdomisili di Kecamatan Rungkut. Sehingga, intervensi terhadap balai RW bisa dilakukan.
Karena dengan renovasi, fungsi vital balai RW bisa dipulihkan. Warga pun bisa kembali memanfaatkan balai RW untuk berkegiatan, termasuk menjalankan proses belajar mengajar tingkat PAUD.
“Saya berharap mas Wali Kota Surabaya bisa berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan agar menggunakan CSR-nya, salah satunya untuk merenovasi balai RW yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar PAUD di kota Surabaya,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini.
[berita-terkait number=”3″ tag=”dprd-surabaya”]
Selain itu, Toni berharap PT YeKaPe yang diakuisisi Pemkot Surabaya menggerakkan CSRnya untuk berkontribusi dalam proses renovasi balai RW di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar. Ini agar bisa merasakan manfaat dari keberadaan PT YeKaPe yang kini sudah berstatus sebagai BUMD milik Pemkot Surabaya.
“Mereka (PT YeKaPe) selama ini sudah meraih banyak keuntungan ketika menjalankan bisnis perumahan di Rungkut dan Gunung Anyar. Agar ada diferensiasi sebelum dan sesudah diakuisisi, saya berharap Pemkot Surabaya bisa memerintahkan PT YeKaPe untuk menggunakan dana CSR nya guna mendukung tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Toni menyebut meskipun saat ini sudah ada Perda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Namun fakta di lapangan pelaksanaannya masih belum maksimal, karena masih belum jelas antara pelaksanaan CSR dengan bantuan pihak kedua dalam pembangunan di kota Surabaya
“Rungkut ini banyak korporasi nasional bahkan internasional, namun pelaksanaan CSR nya hanya berfokus pada hal-hal yang kurang subtansial,” katanya.
“Saya berharap renovasi Balai RW yang juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar PAUD juga bisa menjadi skala prioritas pelaksanaan CSR, agar industrialisasi yang ada bisa dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat setempat,” pungkas eks jurnalis ini. [asg/beq]
