Banyuwangi [beritajatim.com] – BPS RI atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menjadikan Banyuwangi pilot project pemanfaatan platform regsosek atau digital registrasi sosial ekonomi. Banyuwangi dipilih karena dinilai siap dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kepala BPS RI, Margo Yuwono mengatakan Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menjadikan data sebagai landasan penting dalam perumusan kebijakan maupun evaluasi pembangunan sehingga program-program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran. Misalnya dalam masalah pengurangan kemiskinan.
“Sekitar sedekade ini kinerja pengurangan kemiskinan di Banyuwangi berjalan dengan baik. Dengan segala intervensinya program yang didasarkan pada data, ini menjadi poin penting bagi kami. Bahkan, ini menjadi pemicu kami program apa yang telah Banyuwangi intervensi, kami jadikan analisis dan masuk dalam platform kami,” kata Margo saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi.
Selain itu, lanjut Margo, penunjukkan Banyuwangi pilot project platform digital regsosesk juga dinilai mampu dan siap dalam hal pengelolaan data. Beberapa inovasi berbasis data di Banyuwangi mulai dari Smart Kampung, aplikasi dasa wisma hingga pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) bahkan hingga ke level desa menjadi bukti keseriusan itu.
Termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang memberikan nilai indeks SPBE Banyuwangi menjadi yang terbaik kedua se-Indonesia pada 2021 lalu.
“Ini alasan kami menempatkan Banyuwangi sebagai pilot project secara nasional. Sehingga dengan kesiapan Banyuwangi ini tugas kami dalam menyiapkan satu pusat rujukan data nasional akan lebih cepat terwujud,” kata Margo.
“Best practice Banyuwangi akan menjadi contoh bagi daerah lain bagaimana data yang baik akan menghasilkan perencanaan dan outcome yang baik pula,” ujarnya.
Margo menyebut, dalam kolaborasi ini Pemkab Banyuwangi menjadi salah satu yang pertama dalam pemanfaatan platform digital regsosek untuk berbagi data dan analisis kebijakan. Banyuwangi akan menjadi fokus prototype tata kelola dan pemutakhiran data regsosek secara nasional.
“Platform yang dimiliki BPS akan diinteraksikan dengan sistem yang ada di daerah. Misalnya, mengintegrasikan dan mendukung bagi pakai data antara platform digital data regsosek dengan Banyuwangi satu data sehingga saling menguatkan,” kata Margo.
Antara BPS RI dan Banyuwangi nantinya juga melaksanakan pemberdayaan kepada desa/ kelurahan untuk pengelolaan dan pemutakhiran data. Termasuk mengangkat kualitas SDM di tingkat desa maupun kelurahan.
“Dengan pemanfaatan teknologi yang akan diterapkan, desa akan kami dampingi dan diberikan pembinaan peningkatan kualitas data, seperti melalui program Desa Cantik,” ungkap Margo.
Sementara itu, Bupati Ipuk menyambut baik atas penunjukan Banyuwangi pilot project dalam program Regsosek BPS. Ipuk menyebut pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah.
Untuk itu, Banyuwangi terus menggulirkan berbagai inovasi untuk menyajikan data yang akurat dan terintegrasi. Misalnya, sistem Banyuwangi Satu Data, UGD Kemiskinan, hingga Smart Kampung yang nantinya akan dikembangkan sebagai rumah besar berbagai data kependudukan, termasuk soal sosial dan ekonomi.
“Tentunya kolaborasi ini akan mempermudah kami dalam melakukan intervensi yang tepat bagi warga. Kami berharap kolaborasi ini bisa lebih menguatkan program-program pembangunan di Banyuwangi. Karena, data ini menjadi input terpenting dalam penyusunan program pembangunan,” kata Ipuk.
Hadir dalam pertemuan itu, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Imam Machdi, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Nurma Midayanti, Direktur Sistem Informasi Statistik Puji Isnartini serta Kepala BPS Banyuwangi Joko Santoso. [rin]
