Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta kepada Pemkab Sidoarjo untuk peduli dan tetap menjaga standarisasi Pasar Sukodono ber-SNI
Permintaan itu disampaikan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra itu saat mendatangi Pasar Sukodono. “Pasar Sukodono ini pernah saya perjuangkan untuk menjadi pasar SNI yang pertama di Jawa Timur. Mulai dari kondisi infrastruktur dan mutu barang dagangan yang dijual oleh pedagang,” katanya.
Pasar Sukodono direhab dengan anggaran Rp 5,6 miliar Tahun 2016 itu sudah mengantongi sertifikat SNI saat dirinya masih duduk sebagai anggota DPR RI. Pasar Sukodono dibangun dari anggaran APBN. Tapi ia menyayangkan banyak keluhan dari pedagang soal tingginya retribusi dan penempatan stan baru yang ditempati para pedagang.
“Mestinya dari Perda ataupun Perbup yang ada, harga tempat sewa dari asal pedagang lama yang menempati, harganya tidak mahal, bila perlu digratiskan. Saya tadi mendengar keluhan dari pedagang, sewa satu meter persegi nilainya Rp 2,5 juta. Saya kira ini sangat membebani pedagang. Pasar Sukodono ini dibangun dengan dana dari pusat. Toh yang menempati juga pedagang lama yang sebelumnya jualan di Pasar Sukodono sendiri, kenapa mahal sekali,” tandasnya keheranan.
Bambang juga meminta kepada Disperindag Kab. Sidoarjo untuk selalu mendampingi para pelaku UMKM Sidoarjo. Contohnya di pasar-pasar tradisional Sidoarjo, banyak tempe khas buatan Sidoarjo, yang terkenal enak, malah tidak ada cap atau merek dalam kemasan. Sedangkan tempe dari daerah lain, ada kemasan buatan luar Sidoarjo.
“Saya kira kalau ada kemasannya dan tertera masa batas konsumsi, pasti bertambah bagus dan orang Sidoarjo sendiri akan pasti membeli tempe buatan Sidoarjo sendiri,” terangnya.
Masih kata Bambang, Pemkab Sidoarjo juga harus menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para pelanggar. “Sekali lagi pasar ini saya upayakan dulu menjadi pasar SNI. Sekarang kalau hujam deras, menggenang dan banjir. Ya masalah infrastruktur pendukung juga harus di perhatikan,” pintanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bhs”]
Listiyono salah satu pedagang Pasar Sukodono membenarkan banyaknya keluhan pedagang pasar soal harga sewa stand yang ada. “Era bupati sebelumnya, bukan sekarang, dalam Perda nilai sewanya stand los seharga Rp 500 ribu permeter persegi. Namun kemudian ada Perbup, harga sewa naik menjadi Rp 2,5 juta/permeter persegi,” paparnya.
Pedagang yang menempati stand los yang dibangun dengan anggaran dari APBN, sebelumnya juga pedagang dari Pasar Sukodono sendiri, bukan pedagang/orang lain. “Tapi mahalnya harga sewa itu yang tetap dikeluhkan oleh pedagang. Terlebih kondisi pasar juga kena dampak pandemi Covid-19 lalu,” pungkasnya. [isa/but]
