Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin menginstruksikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), agar melakukan penyelidikan atas fenomena kelangkaan pupuk di wilayah setempat.
Hal tersebut disampaikan seiring dengan kelangkaan pupuk subsidi yang pasaran, bahkan tidak jarang para petani juga harus rela mengeluarkan ongkos lebih tinggi untuk membeli pupuk non subsidi.
“KP3 ini merupakan pemantau resmi bentukan pemerintah, dan anggotanya merupakan gabungan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif,” kata Wabup Pamekasan, Fattah Jasin, Sabtu (5/11/2022).
Pihaknya juga meminta agar KP3 juga menyelidiki penjualan pupuk subsidi yang melebihi harga eceran tertinggi alias HET. “Berdasar laporan dari masyarakat, saat ini sebagian kios menjual harga pupuk melebihi ketentuan HET,” ungkapnya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”Wabup-Pamekasan”]
“Selain itu, distribusi dan penjualan pupuk subsidi juga perlu diselidiki, khususnya para petani yang tidak masuk dalam keanggotaan sebagai kelompok tani. Hal itu juga perlu diperhatikan secara serius,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar harga pupuk di setiap kios maupun pengecer, agar menyesuaikan harga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan. “Karena bagaimanapun, pupuk subsidi ini bertujuan untuk membantu meringankan beban dan biaya produksi para petani,” pungkasnya.
Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, saat ini harga pupuk subsidi jenis urea mencapai harga sebesar Rp 150 ribu per sak (ukuran 50 kilogram). Harga tersebut jauh lebih mahal dari ketentuan HET yang hanya berkisar di angka sebesar Rp 112 ribu per sak atau Rp 2.250 per kilogram.
Sementara HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pada 2022, pupuk jenis SP-36 sebesar Rp 2.400 per kg, ZA Rp 1.700 per kg, NPK Rp 2.300 per kg, urea Rp 2.250 per kg, organik granul Rp 800 per kg, organik cair Rp 20.000 per liter dan NPK khusus Rp 3.300 per kg. [pin]
